TEMPO.CO, Yogyakarta - Ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mudzakir, menilai bahwa tindakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghentikan penyidikan kasus dugaan ijazah palsu Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam (PA) IX merupakan tindakan yang tidak wajar. “Menurut saya, apa yang dilakukan Polda itu belum sesuai prosedur operasional standar karena belum ke Labfor,” kata Mudzakir kepada Tempo, Kamis, 1 November 2012.

Dia menjelaskan, penghentian pemeriksaan lewat surat perintah penghentian penyidikan (SP3) bisa diajukan berdasarkan bukti awal yang diperiksa. Pemeriksaan pun harus dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar sebelum penyelidikan kasus itu dihentikan. “Jadi tidak serta-merta dihentikan. Harus ada upaya pemeriksaan yang sungguh-sungguh dulu dan pengumpulan bukti-bukti yang lain,” kata Mudzakir. Menurut dia, uji laboratorium forensik terhadap ijazah yang diduga palsu itu harus dilakukan jika bukti awal yang ditemukan janggal.

Pelapor kasus dugaan penggunaan ijazah SMA Paku Alam IX, Arifin Wardiyanto, mengatakan masih menunggu hasil uji di Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian RI. “Lantaran Kepolisian Daerah DIY menyatakan akan menghentikan proses pemeriksaan karena tak menemukan indikasi pemalsuan,” ujar Arifin.

Menurut Arifin, yang bisa menyatakan ijazah itu palsu atau tidak adalah ahli bahasa. “Jadi perlu saksi dari ahli bahasa. Tapi yang paling penting adalah hasil Laboratorium Forensik Mabes Polri,” kata dia. Dia tetap yakin bahwa ada kejanggalan dalam ijazah SMA Negeri 1 Yogyakarta milik PA IX, yang punya nama kecil Ambarkusumo. Kejanggalan yang mencolok, menurut Arifin, adalah tidak adanya nama jelas orang yang menandatangani. “Padahal, kalau ijazah asli di seluruh penjuru dunia mana pun, pasti ada nama jelas bertanda tangan dalam ijazah,” tuturnya.

Anehnya, menurut Arifin, yang melegalisasi ijazah adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. “Padahal sekolahnya kan masih ada sampai sekarang. Kenapa bukan kepala sekolahnya?” kata dia. Paku Alam IX memakai berkas ijazah yang dituding palsu itu sebagai salah satu kelengkapan administratif untuk menjadi Wakil Gubernur DIY. Ia dilantik pada 9 Oktober lalu.

Sebelumnya, Arifin Wardiyanto melaporkan kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh PA IX ke Markas Besar Polri di Jakarta dan ke Polda DIY pada September lalu. Menurut dia, ijazah SMA PA IX diduga kuat palsu. Sebab, ijazah yang dikeluarkan pada 1959 itu sudah memakai ejaan yang disempurnakan—yang baru berlaku pada 1972—alih-alih ejaan lama. Ejaan baru itu dilihat pada kata “Yogyakarta” yang memakai huruf “Y”, bukan “J”. Selain itu, tak ada nama terang di bawah tanda tangan dalam ijazah tersebut.

Adapun Direktur Kriminal Umum Polda DIY Komisaris Besar Polisi Kris Erlangga menyatakan akan menghentikan kasus itu karena tak ditemukan indikasi pemalsuan. Karena itu, Kris menilai tak perlu membawa dokumen yang dibawa Arifin itu ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah di Semarang. “Kami tidak menemukan indikasi pemalsuan sedikit pun dari ijazah tersebut. Jadi kasusnya akan kami hentikan,” kata Kris Erlangga pada Oktober lalu.

Toh, hingga kini Arifin mengaku belum menerima pemberitahuan tentang penghentian pemeriksaan kasus itu dari Polda DIY. Dia menyesalkan adanya dugaan tipu daya dalam proses itu. “Saya lebih menghargai jika Ambarkusumo ikut ujian paket C atau membuat keterangan lulus karena ijazah itu hilang,” katanya.

Menurut Mudzakir, pelapor yang laporannya berujung pada penghentian kasus bisa mengajukan permohonan gugatan pra-peradilan. Gugatan itu diajukan untuk menguji apakah proses penyelidikan polisi telah sesuai dengan prosedur atau belum.

PITO AGUSTIN RUDIANA

Terpopuler:
Upeti DPR, Bambang Soesatyo Tanya BS ke Dahlan
Angelina Sondakh Akui Pertemuan di Kemenpora}
Lima Penyidik KPK Mengundurkan Diri
Denny Kuliahi Dosennya Di Melbourne
Pengakuan Dahlan Pengalihan Isu? Dipo Menjawab