Demokrat Akan Pecat Anggotanya yang Peras BUMN

Reporter

Selasa, 30 Oktober 2012 16:09 WIB

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, berjanji akan memecat anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksinya yang terbukti memeras badan usaha milik negara. Menurut Nurhayati, fraksinya akan menanyakan langsung kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, perihal siapa saja anggota Dewan yang kerap memeras BUMN itu.

"Kalau ada, kami juga akan melakukan pemeriksaan internal," kata Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 30 Oktober 2012. Nurhayati menjelaskan partainya mendukung upaya Dahlan untuk menyehatkan BUMN.

Hingga saat ini, Nurhayati mengatakan, pihaknya belum mengetahui siapa saja anggotanya yang disebutkan dalam pesan pendek yang beredar. Meskipun sudah ada beberapa inisial, dia tidak mau berandai-andai siapa yang dimaksud dalam pesan pendek tersebut.

Dia meminta Dahlan mengungkapkan secara jelas siapa nama anggota Dewan yang kerap meminta jatah kepada BUMN. Bahkan kalau perlu, menurut anggota Komisi Pertahanan ini, Dahlan melapor langsung ke KPK. Menurut dia, kejelasan nama-nama dari Dahlan itu akan segera mengakhiri polemik antara Dewan dan pemerintah. "Kasihan masyarakat tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar," kata dia.

Dia menjelaskan, apabila salah satu anggotanya terbukti memeras BUMN, Demokrat akan mengambil tindakan keras berupa sanksi PAW. Dia meminta pengawasan terhadap BUMN harus ditingkatkan karena selama ini kesehatan dan produktivitasnya masih menjadi persoalan serius. Apalagi, ada tendensi beberapa BUMN merugi sehingga merugikan keuangan negara. "Kami mendukung penuh upaya meningkatkan BUMN yang sehat dan bersih," katanya.

WAYAN AGUS PURNOMO



Berita Terkait:
Nusron Wahid Bantah Jadi Tukang Palak BUMN

Banyak Anggota DPR dari Golkar Berinisial BS

SMS DPR Pemeras Disebar? Dahlan Menjawab

Tujuh Modus Jaring Upeti ala Politikus

Ketua DPR Dukung Dahlan Iskan Ungkap Nama Pemalak

DPR

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

21 menit lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

43 menit lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

9 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya