DPRD Sumsel Bentuk Tim Penyelidik Kasus Palembang Square

Reporter

Editor

Senin, 14 Juni 2004 17:57 WIB

TEMPO Interaktif, Palembang: Rapat Paripurna DPDR Provinsi Sumatera Selatan, Senin (14/6) akhirnya menyetujui membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan penyelewengan pembelian tanah milik pemerintah provinsi oleh PT Banyu Jaya Lestari (PT BJL) yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Natsir Djakfar menunjuk Oemar Boerniat (Fraksi Partai Golkar) sebagai Ketua, Bambang Sugianto (PDIP), Artasi (Reformasi), Hopandi Said (PPP) dan Iksam (TNI/Polri) sebagai anggota untuk mengusut kasus tersebut. Mereka diberi waktu 14 hari terhitung hari ini, untuk melakukan penyelidikan. Nantinya, tim akan memanggil pihak-pihak yang terkait, termasuk direktur BJL. "Ini merupakan hasil pengajuan hak inisiatif anggota dewan beberapa waktu lalu, untuk menyelamatkan kekayaan daerah," ujar Oemar Burniat .Seperti diketahui, dewan hanya menyetujui pembelian tanah 24.453 meter persegi. Tapi PT BJL sudah memakai lahan milik Pemrov 30.287 meter persegi. Tanah 24.453 meter persegi dibangun oleh PT BJL tanpa menyisahkan untuk fasilitas umum. Seharusnya, kata Oemar, minimal 40 persen dari luas tanah tersebut harus dimanfaatkan untuk fasilitas umum.PT BJL akan membangun sebuah mal Palembang Square dan hotel berbintang lima di tanah milik pemrov Sumsel, eks Taman Ria Sriwijaya dan Taman Budaya. Sampai saat ini aktivitas pembangunan mal PS tetap berlangsung dan pembangunan hotel hampir selesai. Kabarnya hotel ini akan dipakai menginap para atlet PON XVI mendatang di Palembang.Arif Ardiansyah - Tempo News Room

Berita terkait

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

Baca Selengkapnya

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.

Baca Selengkapnya

DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.

Baca Selengkapnya

DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.

Baca Selengkapnya

Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Janji Audit Pembebasan Lahan di Kampung Baru

23 November 2018

Anies Baswedan Janji Audit Pembebasan Lahan di Kampung Baru

Anies Baswedan telah mengunjungi permukiman penduduk di di Kampung Baru, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada 21 November 2018.

Baca Selengkapnya

Anak Buah Jadi Tersangka, Anies Baswedan: Dia Masih Kepala Dinas

30 Agustus 2018

Anak Buah Jadi Tersangka, Anies Baswedan: Dia Masih Kepala Dinas

Anies Baswedan menyatakan akan patuh jika ada aturan yang mengharuskan Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan dinonaktifkan.

Baca Selengkapnya

DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.

Baca Selengkapnya

Sengketa KAI-Kemenhub, BPN Ukur Ulang Lahan di Stasiun Depok Baru

19 Desember 2017

Sengketa KAI-Kemenhub, BPN Ukur Ulang Lahan di Stasiun Depok Baru

Berulang kali disengketakan KAI dan Kemenhub, BPN berencana mengukur lahan seluas 7.000 meter persegi, yang berada di Stasiun Depok Baru.

Baca Selengkapnya