Pesawat Tempur Jatuh, DPR Panggil Kepala Staf AU  

Reporter

Rabu, 17 Oktober 2012 11:35 WIB

Pesawat tempur TNI AU HAWK 200. Indoflyer.com

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Imam Sufaat, dalam waktu dekat. Pemanggilan ini berkaitan dengan jatuhnya pesawat Hawk 200 milik TNI AU di Pekanbaru Riau, kemarin pagi. "Komisi akan minta penjelasan terperinci," kata Wakil Ketua Komisi Pertahanan, Tubagus Hasanuddin, Rabu, 17 Oktober 2012.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyayangkan jatuhnya pesawat Hawk. Ia menilai pesawat ini termasuk pesawat baru. Pesawat Hawk disepakati komisi menjadi bagian sistem pertahanan udara. Hawk merupakan pesawat jet bantuan dekat untuk menyerang sasaran darat seperti tank, kubu, artileri, atau menghancurkan gudang dan sarana komunikasi.

Saat pertama kali didatangkan pada 1998, TNI AU menerima dua skuadron Hawk yang kemudian ditempatkan di Pekanbaru dan Pontianak. Menurut Hasanuddin, sesuai dengan laporan yang masuk ke komisi, selama ini sistem pemeliharaan Hawk berjalan lancar. Tiap tahun TNI selalu mengalokasikan belanja suku cadang, pemeliharaan, dan perawatan. "Kalau dilihat persentasenya, kecelakaan pesawat TNI AU memang masih relatif kecil."

Dalam pertemuan dengan Imam Sufaat nanti, kata Tubagus, Komisi Pertahanan akan meminta penjelasan terperinci mengenai penyebab jatuhnya Hawk. Dia berharap kejadian serupa tak terulang di masa mendatang. Namun, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini belum bisa memastikan kapan rapat akan digelar.

Pesawat Hawk kemarin jatuh sekitar pukul 10.30 WIB di permukiman penduduk di daerah Pandau Permai, Pekanbaru, Riau. Sejumlah saksi mata mengatakan pesawat sempat menukik dan berasap sebelum jatuh. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

IRA GUSLINA SUFA

Berita terkait:

Pesawat Tempur Jatuh:Sudah Rusak atau Salah Pilot?
Pesawat Tempur Hawk Jatuh di Dekat Permukiman
Pesawat Tempur Sempat Berputar-putar dan Meledak

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

13 menit lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya