Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam acara "Pelepasan Tim Pendukung Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP dalam Pemenangan Jokowi - Basuki" di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Jum'at (6/7). ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
TEMPO.CO , Jakarta - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan digelar Jumat-Minggu, 12-14 Oktober 2012 di Surabaya, dipastikan tak akan meluncurkan nama-nama yang akan diusung partai dalam pemilihan presiden tahun 2014. Rapat ini akan fokus membahas kesiapan partai menghadapi pemilu legislatif.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai, Hasto Kristiyanto mengatakan partai sudah menyepakati penetapan nama calon presiden diserahkan sepenuhnya pada Ketua Umum partai, Megawati Soekarnoputri. "Dalam Rakernas pertama kami sudah menyerahkan penetapan nama capres kepada Bu Mega untuk diumumkan pada waktu yang tepat," kata Hasto, Kamis 11 Oktober 2012.
Menurut Hasto, Rakernas di Surabaya ini dinilai bukan waktu yang tepat untuk mengumumkan nama capres. PDIP masih akan mencermati perkembangan politik yang terjadi dalam dua tahun mendatang. "Kami tak akan buru-buru menetapkan capres," katanya.
Untuk calon presiden, kata Hasto, partai meyakini Megawati akan memilih calon presiden yang lebih berpihak pada ekonomi kerakyatan. Partai pun tak akan mematok usia calon presiden yang akan diusung. "Bagi kami usia bukan patokan utama, yang terpenting capres yang nanti ditetapkan Mega punya kepemimpinan yang kuat."
Rakernas yang dihadiri oleh pengurus DPD dan DPC PDIP dari seluruh Indonesia akan diawali dengan pidato politik dari Megawati. Dalam pidatonya Mega akan menyampaikan sikap politik soal isu terkini dan internal partai. Sedangkan rakernas secara khusus akan membahas persiapan partai menghadapi pemilu 2014.
Partai kata Hasto juga akan membahas persiapan partai menghadapi pemilihan kepala daerah di beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Maluku. "Kami ingin meraih kemenangan di tiap Pilkada untuk memudahkan langkah menuju pemilu dan Pilpres 2014."
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
