TEMPO.CO, Jember - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menolak permintaan Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember untuk mengambil alih Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi. “Gubernur keberatan dengan beberapa persyaratan yang kami ajukan," kata Wakil Ketua DPRD Jember Miftahul Ulum, Rabu, 10 Oktober 2012.

Beberapa syarat yang diajukan tersebut adalah pelepasan beberapa aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jember senilai Rp 200 miliar. Di antaranya tanah dan gedung seluas 5 hektare di Kecamatan Patrang dan tanah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur di Kecamatan Tanggul.

"Daripada mangkrak, aset-aset itu bisa dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Jember untuk kepentingan publik,” ujar Ulum. Sedangkan tiga syarat lainnya bisa diterima Gubernur.

Menurut Ulum, jika diambil alih, RSD dr Soebandi tetap akan melayani pasien miskin yang masuk data jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan daerah. Bahkan termasuk melayani pasien yang hanya menggunakan surat keterangan tidak mampu. Dalam hal pelayanan kepada pasien miskin, DPRD Jember bisa melakukan pengawasan melekat.

Sekretaris Komisi D DPRD Jember yang membidangi masalah pendidikan dan kesehatan, dr Yuli Priyanto, mengatakan, pihaknya bisa memahami keberatan Gubernur, terutama jika harus melepas aset pemerintah provinsi di Jember. "Tidak jadi masalah kalau tidak diambil alih. Justru kita harus berbenah agar fungsi RSD bisa lebih maksimal," ucapnya.

Direktur RSD dr Soebandi Jember, Yuni Ermita, menyatakan kecewa terhadap penolakan Gubernur. Padahal, usulan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil alih pengelolaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Rumah sakit yang kini masih berstatus Kelas B Pendidikan itu bisa menjadi Kelas A Pendidikan. "Berdasarkan polling yang kami lakukan, dari 600 karyawan hanya empat orang yang tidak setuju,” tuturnya.

Pengambilalihan juga untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember. Sebab, setiap tahun, biaya operasionalnya membutuhkan dana Rp 20 miliar. Itu sebabnya Yuni akan kembali membicarakannya dengan DPRD untuk mengajukan lagi usulan kepada Gubernur agar pengambilalihan Rumah Sakit Soebandi bisa terwujud.

MAHBUB DJUNAIDY