TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudoyono rencananya ikut bergabung dalam pertemuan antara pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo.
"Mungkin sebentar lagi Bapak Presiden akan bergabung," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Senin, 8 Oktober 2012.
Pertemuan yang digelar di kantor Sekretariat Negara ini diikuti oleh Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Timur Pradopo, dan Sudi Silalahi. Pertemuan dimulai sekitar pukul 11.00. Namun, pada pukul 13.30, pertemuan terhenti.
Sudi enggan membeberkan perkembangan dari pertemuan tersebut. Namun dia memastikan pertemuan itu membahas polemik antara KPK dan Polri yang semakin memanas. "Kami ingin pertemuan tidak terganggu ingar-bingar yang tidak karuan."
Sudi mengimbuhkan, yang terpenting, pemerintah sudah mempertemukan kedua belah pihak. Mengenai hasilnya, akan disampaikan belakangan.
Dikatakan Sudi, setelah pertemuan berikutnya yang melibatkan Presiden, akan disampaikan hasilnya kepada publik. "Nanti, Presiden akan memberikan keterangan pers." Pertemuan kedua bersama Presiden ini rencananya digelar pukul 20.00.
Kedua lembaga penegak hukum itu berseteru gara-gara kasus korupsi simulator alat uji surat izin mengemudi 2011. KPK lebih awal menetapkan empat tersangka, dua di antaranya adalah jenderal polisi aktif, yaitu Inspektur Jenderal Djoko Susilo dan Brigadir Jenderal Didik Purnomo. Polri tiba-tiba ikut menetapkan lima tersangka.
Polemik kedua lembaga kian memanas saat polisi mengepung kantor KPK pada Jumat malam pekan lalu. Kepolisian Daerah Bengkulu dibantu Kepolisian Daerah Metro Jaya hendak menangkap penyidik simulator kemudi, Komisaris Novel Baswedan.
Direktur Reserse dan Kriminal Polda Bengkulu, Komisaris Besar Dedi Riyanto, mengatakan, Novel menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap enam pencuri sarang walet yang mengakibatkan seorang pencuri meninggal pada 2004 lalu. Kala itu, Novel menjabat sebagai Kepala Satuan Reskrim Polres Kota Bengkulu.
Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., membantah tuduhan tersebut. Dia mengatakan, hasil investigasi KPK menemukan kejanggalan penetapan tersangka itu. "Saat kejadian (penembakan), Novel tidak ada di tempat," kata Johan.
Alasannya, penetapan status tersangka terhadap Novel baru dilakukan pada 1 Oktober, padahal kasusnya terjadi pada 2004. Di saat yang sama, KPK sedang giat mengusut kasus simulator kemudi.
RUSMAN PARAQBUEQ
Berita Lainnya:
Novel Tak Ada di Lokasi Penganiayaan
Polri: Kapolri Tak Perlu Tanggung Jawab
Profil Novel Baswedan, Penyidik yang Lurus Hati
Abraham Samad:Teror ke Penyidik KPK Tekanan Psikis
Lamban Tengahi KPK-Polri, Apa Kepentingan SBY?
Awas, KPK Akan Terus Diserang
Berita terkait
Saksi Sidang Syahrul Yasin Limpo Mengaku Pernah Ditagih Ajudan SYL untuk Beli Senjata, tapi Tak Ada Bukti
1 jam lalu
Dugaan pembelian senjata oleh ajudan itu diungkap ke persidangan oleh kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo, namun jaksa KPK bilang tidak ada.
Baca SelengkapnyaKPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini
7 jam lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya dan tengah mengajukan praperadilan.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru
11 jam lalu
KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaBabak Baru Konflik KPK
16 jam lalu
Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City
16 jam lalu
KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.
Baca SelengkapnyaMantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK
16 jam lalu
Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaPraperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang
18 jam lalu
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.
Baca SelengkapnyaDua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini
20 jam lalu
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
2 hari lalu
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca Selengkapnya