TEMPO.CO, Denpasar - Gelombong aksi unjuk rasa mendukung KPK juga berlangsung di Kota Denpasar, Bali. Puluhan aktivis Bali ini meneriakkan dukungan kepada KPK, untuk tetap bekerja memberantas korupsi di Tanah Air. Turut serta Ketua Bali Corruption Watch (BCW) Bali, Putu Wirata Dwi Kora, beberapa tokoh agama seperti Ida Pedanda Subali Tianyar, dan Ketua Sunda Kecil Institut Nyoman Mardika.
"Kami tolak rencana revisi Undang-Undang KPK. Jika ada yang mengusulkan ada revisi, itu adalah aspirasi siluman yang datangnya dari koruptor. Sepakat, nggih (ya-red)?" tutur Wirata dalam orasinya di depan Gedung DPRD Bali, Senin, 8 Oktober 2012.
Menurut Wirata, KPK mendapat dukungan karena adanya ketakutan masyarakat bahwa konflik "cicak-buaya" akan terulang kembali. Di sisi lain, pengunjuk rasa juga mendukung Polri sebagai lembaga penegak hukum, asalkan benalu, alias oknum-oknum korup, di dalamnya dibersihkan.
Wirata menambahkan, jika hal tersebut tidak bisa diwujudkan, Kapolri dan Wakapolri harus diganti. Sebagai pemimpin negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak lepas dari tuntutan. Melalui spanduk-spanduk yang dibawa aktivis, mereka menanyakan keberadaan presiden.
Salah satunya berbunyi "SBY Presiden atau Sinden?". Mereka meminta SBY mau bersikap dalam masalah KPK versus Polri ini. "Presiden lebih baik mundur kalau tidak ada komitmen saat ada konflik seperti ini," ujar Wirata, yang disambut dukungan massa.
Gunadjar selaku koordinator aksi menyatakan Bali harus bersih dari tindakan pencucian uang para koruptor. Dia mengatakan hal itu perlu agar iklim investasi di Pulau Dewata tidak tercemarkan oleh tindakan keji tersebut. Hal ini juga tertuang dalam spanduk yang bertuliskan "KPK Segera Gantung Anas dan Antek-anteknya di Bali".
Menurut pengakuan mantan Direktur Yayasan Manikaya Kauci ini, aksi dukungan terhadap KPK ini tidak dilakukan kali ini saja. Banyak hal yang akan dilakukan oleh Rakyat Bali Pendukung KPK. "Besok kami juga akan tampil interaktif di salah satu televisi lokal Bali," kata dia.
Aksi ini juga didukung sejumlah elemen, yakni Taman 65 Bali, Mitra Kasih Warmadewa, BEM Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Fisip Universitas Warmadewa Denpasar, KNPI Bali, DOK Bali, Elemen Buruh Bali, kelompok Flora Sumba Timor Alur (Flobamora), GMKI Bali, YLBHI Bali, BEM IHDN, Repdem Bali, PMII Bali, LBH APIK, Walhi Bali, dan Frontier.
KETUT EFRATA
Berita terkait
BW Anggap Pembangkangan KPK ke Ombudsman Hal yang Tak Patut
6 Agustus 2021
KPK menolak menjalankan tindakan korektif yang diberikan Ombudsman perihal alih status pegawai.
Baca SelengkapnyaDeputi Pencegahan Bantah Lakukan Pelanggaran Kode Etik KPK
4 Mei 2019
Dia mengatakan tak pernah diperiksa oleh Direktorat Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK.
Baca SelengkapnyaCatatan 19 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Internal KPK versi ICW
18 Oktober 2018
ICW merilis data mengenai 19 dugaan pelanggaran kode etik di internal KPK dalam rentang 2010-2018.
Baca SelengkapnyaTanggapi Data ICW, KPK: Sebagian Besar Sudah Ditindaklanjuti
18 Oktober 2018
ICW merilis data 19 dugaan pelanggaran kode etik di internal KPK dalam rentang 2010-2018.
Baca SelengkapnyaICW Sebut Ada 19 Pelanggaran Kode Etik di Internal KPK
17 Oktober 2018
ICW menyebut ada 19 pelanggaran kode etik di internal KPK para periode 2010-2018.
Baca SelengkapnyaTito Karnavian: Aris Budiman Tanpa Cacat dan Berintegritas
25 Oktober 2017
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, selama di Polri, Dirdik KPK Aris Budiman tanpa cacat dan berintegritas.
Baca SelengkapnyaKajian Internal Soal Aris Budiman Sudah di Meja Pimpinan KPK
6 September 2017
Hasil telaah pengawas internal terhadap Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman sudah berada di tangan pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaKomisi Hukum Nilai Laporan Aris Budiman Belum Tentu Ada Pidana
3 September 2017
Nasir berpendapat bahwa laporan Aris Budiman terhadap Novel tidak akan menganggu hubungan antara kepolisian dengan KPK.
Baca SelengkapnyaPengawas Internal KPK Mulai Bekerja Periksa Kasus Aris Budiman
3 September 2017
Pemeriksaan ini berkaitan dengan kedatangan Aris Budiman ke rapat panitia khusus hak angket DPR RI.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai Aris Serang KPK Untuk Tutupi Perkaranya
3 September 2017
Laporan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman terhadap Novel Baswedan dinilai tidak tepat.
Baca Selengkapnya