Mahasiswa UGM Desak Presiden Bantu KPK

Reporter

Editor

Grace gandhi

Sabtu, 6 Oktober 2012 19:33 WIB

Sejumlah massa dari Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM berorasi dan bagi-bagi bunga di kawasan Nol Kilometer, Yogyakarta, (28/9/2012). Dalam menyatakan dukungannya terhadap KPK, menuntut diselesaikannya kasus simulator SIM. TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Yogyakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil langkah untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi.

Puluhan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM melakukan aksi keprihatinan di bunderan UGM pada Sabtu sore, 6 Oktober 2012 untuk memprotes penyerbuan gedung KPK oleh polisi Jumat malam. Mereka beorasi dan membawa spanduk protes terhadap upaya kriminalisasi penyidik lembaga anti rasuah tersebut. Dalam aksi yang dijaga oleh belasan personel kepolisin Resort Sleman itu mereka juga membentangkan papan bertuliskan ribuan tanda tangan dukungan untuk penuntasan kasus simulator kemudi.

Koordinator kebijakan eksternal BEM Keluarga Mahasiswa UGM, Ahmad Rizky, yang memimpin aksi itu, mengatakan organisasinya mendesak presiden mengambil langkah untuk membantu KPK agar KPK bisa segera menuntaskan kasus simulator kemudi.

Menurut Rizky, aksi itu juga meminta presiden dan seluruh jajaran pemerintahannya segera menyatakan penolakan terhadap upaya kriminalisasi KPK. "Kami mendukung KPK untuk segera menuntaskan kasus simulator kemudi," ujar dia.

Dia menambahkan, aksi puluhan polisi yang menggeruduk gedung KPK semalam untuk menjemput paksa salah satu penyidik lembaga anti rasuah itu, Novel Baswedan, merupakan sinyal nyata ada serangan balik dari koruptor terhadap intitusi pemberantasan korupsi. Pola serangan balik yang memanfaatkan intitusi penegak hukum selain KPK seperti ini, lanjut dia, harus dilawan secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Bidang Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Oce Madril, juga mendesak Presiden SBY segera campur tangan dalam penyelesaian kasus simulator kemudi.

Menurut Oce, saat ini Presiden tidak bisa sekedar memberikan himbauan atau malah diam, melainkan harus memerintahkan Kapolri agar membukakan pintu bagi KPK untuk melakukan tugas bersih-bersih di lembaganya. "Kalau Presiden tak segera mengambil langkah ini, ini mencederai kewenangannya. Padahal, dia punya otoritas untuk memperkuat KPK," katanya.

Demonstrasi dukungan pada KPK di Yogyakarta juga sudah muncul pada Sabtu, 6 Oktober 2012, dini hari. Puluhan massa yang menamakan organisasi Gerakan Pemuda Melawan Korupsi (GPMK) mendatangi halaman kantor Kepolisian Daerah DIY, beberapa jam setelah ada aksi penggerudukan gedung KPK oleh aparat kepolisian. Mereka juga menyatakan mengutuk upaya kriminalisasi penyidik KPK dan mendukung penuntasan kasus simulator kemudi.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM


Terpopuler:
Penyidik Kasus Djoko Susilo Ditangkap

Novel: Saya Sudah Menyangka Bakal Dikriminalisasi

Malam ini, Lima Penyidik KPK Dijemput Paksa

Seorang Penyidik KPK Ditangkap Anggota Mabes Polri?

Petinggi Polri: Segera Amankan (Penyidik KPK) ''N''

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

5 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

10 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

19 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

19 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

21 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

22 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya