Martin Hutabarat, anggota Komisi Hukum DPR . TEMPO/Dwi Narwoko
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum dari Partai Gerindra, Martin Hutabarat, segera mendesak komisinya memanggil Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo. Timur akan ditanya alasan penjemputan paksa penyidik KPK, Novel Baswedan. "Saya akan dorong Komisi Hukum panggil Kapolri," kata Martin, Sabtu, 6 Oktober 2012.
Menurut Martin, penjemputan paksa penyidik Novel, seperti yang berlangsung kemarin malam, tak layak dilakukan. Tindakan anggota Polri mengepung gedung KPK tak elok dilakukan dan menjatuhkan citra penegakan hukum. "Hanya akan permalukan bangsa kita, seolah-olah institusi penegak hukum tak melaksanakan tugas dengan baik."
Kemarin malam, Kepolisian Daerah Bengkulu berusaha menciduk Novel dengan menggeruduk gedung KPK. Usaha ini mendapat perlawanan sejumlah kelompok antikorupsi dan masyarakat, dengan memasang barikade di gedung KPK. Pimpinan KPK yang tengah berada di luar kota pun segera mendatangi KPK untuk bersama-sama pimpinan lainnya, Zulkarnaen, yang sudah berada di gedung, untuk melindungi Novel.
Pimpinan KPK menduga tuduhan terhadap Novel sebagai bentuk kriminalisasi terhadap penyidiknya. Sebab, Novel adalah penyidik berbagai kasus besar korupsi, termasuk penyidik dalam kasus korupsi simulator SIM di Korlantas Mabes Polri. Kemarin, Novel juga yang memeriksa tersangka simulator kemudi, Inspektur Jenderal Djoko Susilo.
Novel dituduh menganiaya enam pencuri walet sehingga menyebabkan mereka meninggal pada 2004. Kala itu, dia menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Polres di Polda Bengkulu. Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Bengkulu, Komisaris Besar Dedy Irianto, menuding Novel menembak tersangka yang terlibat kasus pencurian. Dedy membantah penangkapan Novel sebagai bentuk kriminalisasi KPK.
Martin mengatakan, pada saat pemanggilan Kapolri nanti, Komisi akan meminta Timur menjelaskan kronologi diberikannya izin penangkapan Novel. Namun Martin tak berkomentar soal permintaan publik agar Kapolri dimintai pertanggungjawaban atas insiden semalam. "Akan dibicarakan di Komisi."
Pertimbangan MA Kabulkan PK Djoko Susilo Soal Pengembalian Hasil Lelang
8 Mei 2021
Pertimbangan MA Kabulkan PK Djoko Susilo Soal Pengembalian Hasil Lelang
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Djoko merupakan terpidana kasus korupsi proyek simulator SIM.
