TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso sepakat bahwa revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dicabut dari Program Legislasi Nasional. Namun, menurut dia, revisi ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memberikan payung hukum bagi permasalahan KPK, seperti penyidik independen.
"Kalau memang ada desakan seperti itu, saya kira nanti tergantung kesepakatan antara fraksi-fraksi di paripurna dan pemerintah," ujarnya di kompleks parlemen Senayan, Kamis, 4 Oktober 2012.
Sebelumnya, tiga fraksi menyatakan sudah memberikan surat permohonan kepada pimpinan DPR untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Fraksi itu adalah PPP, PKS, dan Demokrat. Sementara Fraksi PDI Perjuangan mengatakan tetap pada keputusan semula: menolak revisi ini.
Pembahasan revisi itu sudah masuk tahap harmonisasi dan sinkronisasi di Badan Legislatif DPR. Di Baleg, sejumlah anggota mendesak agar Komisi Hukum sebagai pengusul menarik draf ini. Alasannya, Baleg tak ingin hanya menjadi lembaga stempel undang-undang bermasalah ini.
Draf dari Komisi Hukum memang mengandung sejumlah masalah. Komisi Hukum, misalnya, mengusulkan agar kewenangan KPK dipangkas, terutama soal penuntutan dan penyadapan. Komisi Hukum juga meminta agar pengawasan KPK diperketat dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK.
Menurut Priyo, pimpinan DPR akan menengahi konflik antara Badan Legislasi dan Komisi Hukum. Dia mengatakan, masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. "Kalau mereka buntu, akan saya jembatani. Kedua belah pihak akan saya fasilitasi ketemu, tapi sebenarnya mereka bisa menyelesaikannya," kata politikus Golkar ini.
Soal polemik pelemahan KPK, Priyo membantahnya. Menurut dia, apa yang tertera dalam draf revisi belum tentu akan seperti itu pada akhirnya. Dia pun tak menyalahkan jika banyak partai lantas berbalik badan karena tekanan publik yang kuat.
"Soal kemudian muncul dalam prosesnya ada substansi yang debatable, padahal tidak ada desain melemahkan itu. Yang ada memperjelas dan mempertegas substansi seperti penyidik dan kemudian timbul desakan publik yang kuat, termasuk balik badan, itu sah," kata Priyo.
Dia menegaskan, pimpinan DPR siap menampung aspirasi partai-partai yang menarik dukungan. Solusinya akan ditentukan dalam rapat paripurna. "Nanti akan dicari solusi apa ditarik di paripurna, pending, atau dihentikan," kata Priyo.
Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Dimiyati Natakusumah juga meminta agar ketua fraksi tak hanya menyurati pimpinan DPR. Menurut dia, pimpinan fraksi seharusnya menugaskan anggotanya di Badan Legislasi dan Komisi Hukum untuk menghentikan pembahasan ini. "Kalau memang mau dihentikan, perintahkan juga anggotanya di Badan Legislasi untuk tidak membahas," katanya.
Dia juga menyambut baik usulan agar revisi undang-undang ini dicabut di paripurna. Bahkan dia bertekad tak akan meloloskan draf ini dari Badan Legislasi jika draf belum diubah. "Dalam kepemimpinan saya, tidak akan ada draf yang isinya melukai rasa keadilan masyarakat. Saya bisa pastikan itu," katanya.
FEBRIYAN
Terpopuler:
Jokowi Juga Populer di Malaysia
Revisi UU KPK, Partai-partai Balik Badan
Jumat Keramat, Abraham Tunggu Surat Penahanan Djoko
Kronologi Kereta Anjlok di Stasiun Cilebut
Dikatakan Terima Duit, Angie Berusaha Berkelit
Berita terkait
Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
55 menit lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca SelengkapnyaBelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
7 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
8 jam lalu
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
9 jam lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti
13 jam lalu
Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaBeredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
13 jam lalu
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca SelengkapnyaKPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR
14 jam lalu
Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda
17 jam lalu
Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Kantor Setjen DPR
18 jam lalu
Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK
21 jam lalu
Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.
Baca Selengkapnya