Walikota Solo Joko Widodo menyalami Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Solo pada apel hari pertama masuk kerja, di Balaikota Solo, Jateng, Kamis (23/8). ANTARA/Andika Betha
TEMPO.CO, Surakarta - Para pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta berjanji tidak akan mengubah gaya birokrasi sepeninggal wali kotanya, Joko Widodo, yang akan pindah ke Jakarta. Mereka yakin wali kota yang baru juga bakal melanjutkan program yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami telah mengikuti kepemimpinan Jokowi selama tujuh tahun," kata Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Suharto, Kamis, 4 Oktober 2012. Menurut dia, kurun waktu tujuh tahun itu telah mampu mengubah budaya birokrasi di pemerintahan kota tersebut.
Budi menjamin bahwa terpilihnya Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak akan banyak berpengaruh pada para pegawai. "Sudah ada sistem yang berjalan, kami tinggal melaksanakan," kata dia.
Pada setiap awal periode pemerintahan, kepala daerah selalu membuat visi dan misi yang disertai dengan rencana kerja jangka menengah. "Rencana kerja itu tidak dapat diubah di tengah jalan," kata Budi. Dia menegaskan bahwa rencana kerja tersebut menjadi pegangan bagi para pegawai dalam bekerja dan menyusun program.
Kekosongan kursi wali kota, menurut dia, tidak akan menjadi hambatan bagi para pegawai untuk bekerja. "Tidak lama lagi, toh wakil wali kota akan dilantik sebagai wali kota," katanya. Meski demikian, dia berharap agar pelantikan itu bisa dilakukan secepatnya.
Wakil Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo juga belum bisa memastikan kapan dia akan dilantik sebagai wali kota. "Yang jelas, saya memilih menunggu Jokowi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta," katanya. Dia menilai kekosongan kursi wali kota tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan.
Hingga saat ini, Rudyatmo juga masih menunggu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pengangkatannya sebagai wali kota. "Tapi tidak perlu terburu-buru," katanya. Dia berjanji tidak akan memutuskan kebijakan penting sebelum resmi diangkat menjadi wali kota.
