2.000 Napi di Jakarta Wajib 'Transmigrasi'  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Kamis, 4 Oktober 2012 05:11 WIB

TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO , Banjarmasin - Pemerintah berencana memindahkan sekitar 2.000 tahanan dan narapidana di Jakarta ke berbagai lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di daerah mulai tahun depan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Susy Susilawati mengatakan daya tampung rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Jakarta sudah melebihi kapasitas.

"Ribuan orang ini akan kami pindahkan ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung," kata Susy dalam acara standar pelaksanaan tugas pemasyarakatan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu, 3 Oktober 2012.

Di tiga wilayah itu, menurut dia, daya tampungnya masih mumpuni untuk ditempati ribuan narapidana dan tahanan di Jakarta.

Susy mencontohkan, kapasitas Rutan Salemba yang hanya mampu menampung 700 tahanan, kini dihuni 3.500 tahanan. "Sudah sangat kelebihan, bahkan supaya bisa tidur berselonjor saja mereka harus bergantian," tutur Susy.

Masalah serupa juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Budi Santoso Rachman mengatakan LP yang seharusnya dihuni 1.800 narapidana itu kini diisi 4.890 orang. "Kini 100 narapidana sudah dipindahkan ke LP Karang Intan," ujar Budi.

Banyaknya jumlah tahanan dan narapidana juga membuat petugas lapas kewalahan. Pasalnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hanya memiliki 28 ribu pegawai yang bertugas di Unit Pelaksana teknis Pemasyarakatan alias LP dan rutan. "Padahal ada sekitar 150 ribu orang tahanan dan narapidana di Indonesia," kata Susy.

ANGGRITA DESYANI

Berita terpopuler lainnya:
Pemerintah Siapkan ''Pengganjal'' Jokowi
Jokowi Tidak Akan Ambil Gaji Gubernur DKI?

Bos Bumi Emosi Waktu Curhat Konflik Perusahaan

Sakit Hati, Foto Bugil Kekasih Disebar ke Facebook

Jokowi Puji Fauzi Bowo Sebagai Kesatria

Bibit Waluyo: Saya Bukan Bajing Loncat

Berita terkait

Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong

26 hari lalu

Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik 18 pejabat hasil perombakan di Kemenkumham hari ini

Baca Selengkapnya

Pungli di Rutan KPK, Sekjen Segera Tindaklanjuti Putusan Pelanggaran Etik dari Dewas

17 Februari 2024

Pungli di Rutan KPK, Sekjen Segera Tindaklanjuti Putusan Pelanggaran Etik dari Dewas

Dalam langkah mitigasi, lembaga antirasuah telah melakukan rotasi kepada para pegawai yang terlibat perkara pungli di rutan KPK ke unit kerja lain.

Baca Selengkapnya

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

513 Narapidana di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 29 dari Kasus Korupsi

26 Desember 2023

513 Narapidana di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 29 dari Kasus Korupsi

Kepala Kanwilkumham Jawa Barat saat meninjau Lapas Kelas IIA Bekasi: 3 di antara yang mendapat remisi Natal langsung bebas.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Dirjen Kemenkumham sebagai Saksi Kasus Eddy Hiariej

19 Desember 2023

KPK Periksa Dirjen Kemenkumham sebagai Saksi Kasus Eddy Hiariej

KPK memeriksa Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan rasuah yang menyeret eks Wamenkumhan Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

Wamenkumham Eddy Hiariej Terseret Korupsi, UGM : Sudah Bukan Bagian Kami

15 November 2023

Wamenkumham Eddy Hiariej Terseret Korupsi, UGM : Sudah Bukan Bagian Kami

Sosok Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej belakangan menjadi sorotan atas kasus dugaan korupsi yang melilitnya.

Baca Selengkapnya

Bos OJK Pastikan Bursa Karbon Terbit Akhir September

21 Agustus 2023

Bos OJK Pastikan Bursa Karbon Terbit Akhir September

Pemerintah tengah merancang peraturan OJK atau POJK tentang bursa karbon.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Beri Remisi Koruptor, TII: Tidak Ada Komitmen Untuk Perangi Korupsi

18 Agustus 2023

Pemerintah Beri Remisi Koruptor, TII: Tidak Ada Komitmen Untuk Perangi Korupsi

TII menilai remisi koruptor merupakan bukti lemahnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.

Baca Selengkapnya

Ramai Mahasiswa Indonesia Pindah Kewarganegaraan Singapura, Sosiolog Unair: Itu Hak Asasi

14 Juli 2023

Ramai Mahasiswa Indonesia Pindah Kewarganegaraan Singapura, Sosiolog Unair: Itu Hak Asasi

Sosiolog Unair Tuti Budirahayu menilai pindah kewarganegaraan itu hal ini sebagai sebuah fenomena migrasi yang lumrah terjadi.

Baca Selengkapnya

Curiga Sumber Dana, Luhut Niat Audit Seluruh LSM di Indonesia, Bagaimana Syarat Mendirikan NGO?

21 Juni 2023

Curiga Sumber Dana, Luhut Niat Audit Seluruh LSM di Indonesia, Bagaimana Syarat Mendirikan NGO?

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengaudit seluruh LSM atau NGO di Indonesia. Bagaimana syarat mendirikan LSM?

Baca Selengkapnya