TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap aksi unjuk rasa buruh di sejumlah kota menuntut penghapusan sistem alih daya (outsourcing) dan kenaikan upah minimum hari ini tidak mengganggu iklim investasi secara umum di Indonesia.
"Aksi-aksi yang dilakukan para buruh (diharapkan) tidak meluas dan mengganggu investasi serta mengganggu image kita sebagai negara yang aman dan baik untuk investasi," kata juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di gedung Bina Graha, kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2012.
Presiden, kata Julian, juga meminta aksi buruh tidak mengganggu proses produksi. Terutama berkaitan dengan mogoknya para pekerja di perusahaan produksi. "Ini akan mengganggu. Tidak hanya pabrik bersangkutan, tetapi perekonomian secara nasional," ujarnya.
Karena itu, Presiden mengimbau para buruh agar tidak mengajak, apalagi disertai ancaman dan intimidasi, para pekerja lainnya yang tak ingin ikut aksi unjuk rasa.
"Kami dengar ada beberapa daerah di mana dilakukan penghasutan dan intimidasi agar (buruh) tidak bekerja, walau mereka sebenarnya ingin bekerja," ucap Julian. "Ini (hal yang) tidak positif."
Pemerintah tetap menghormati hak setiap warga negara, termasuk para buruh, untuk menggelar aksi unjuk rasa. "Namun kalau sampai ada pemaksaan, kami kira itu tidak pantas karena tak menghormati hak orang lain untuk memiliki pilihan," ujar Julian.
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
24 Mei 2023
Mulai Pekan Depan, Ratusan Ribu Buruh di 38 Provinsi akan Demo Bergantian Tolak UU Cipta Kerja
Ratusan ribu buruh dari berbagai wilayah akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau omnibus law.
