TEMPO Interaktif, Surabaya:Calon presiden Wiranto dan Ketua Tim Sukses Wiranto-Wahid, Slamet Effendi Yusuf, membantah Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), termasuk Tim Sukses Wiranto-Wahid, telah merekayasa pertemuan ulama di Ponpes Raudlatul Ulum, Besuk, Pasuruan, sehingga menghasilkan fatwa haram bagi umat Islam untuk memilih presiden perempuan.Bantahan disampaikan Wiranto dan Slamet sesaat sebelum meninggalkan Ponpes Langitan, Wedang, Tuban, Sabtu (5/6). Bantahan itu terkait tuduhan cawapres KH Hasyim Muzadi, ketika melakukan kampanye di Palembang kemarin bahwa fatwa para ulama di Ponpes milik KH Mas Subadar, Pasuruan itu hasil rekayasa. Wiranto meminta agar fatwa itu tidak diramaikan, karena fatwa kiai yang mengharamkan mencalonkan dan memilih presiden perempuan itu adalah hak otonom para kiai. "Saya tak mencampuri, itu hak beliau untuk menyampaikan apa saja, sehingga saya sama sekali tak mencampuri dan tak bisa bicara masalah itu," ujarnya.Sementara Slamet menyatakan bahwa fatwa itu tak terlalu penting bagi Partai Golkar untuk sependapat atau tidak sependapat. "Kiai tak butuh persetujuan Golkar. Itu kita hargai sebagai pendirian sebagai khasanah keilmuan yang dikaji dan digeluti ponpes," ujarnya. Ia menyebutkan, bahwa persoalan syari'ah tidak bisa direkayasa.Tuduhan Hasyim yang menyebut fatwa itu hasil rekayasaa, kata Slamet, karena saat ini Hasyim sedang menjadi politisi, bukan kiai. "Politisi biasa menuduh. Kalau lagi jadi kiai pasti tak kan ngomong seperti itu terhadap pendapat kiai," ucap mantan Ketua Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor ini. Adi Mawardi - Tempo News Room