TEMPO Interaktif, Mataram:Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno meminta pejabat baik di pusat dan daerah yang mengajukan cuti kampanye calon presiden dan wakil presiden tetap konsisten dan tidak melanggar batas hari. Kepada mereka hanya diberikan waktu dua hari selama musim kampanye atau dua hari selama satu bulan. "Jatah cutinya hanya dua hari saja," tegas Hari di Mataram, NTB, Sabtu (5/6). Menurut Hari, hitungan dua hari itu tidak masuk hitungan hari libur. Hingga kini tercatat ada dua pejabat kepala daerah yang mengajukan cuti ke Menteri Dalam Negeri untuk mendukung kampanye, yaitu Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, kata Hari, Menteri Negara Infokom Syamsul Muarif mengajukan cuti karena masuk tim sukses. Namun, pengajuan sebagai tim sukses itu sepengetahuannya dibatalkan karena menteri yang bersangkutan membatalkan niatnya menjadi tim sukses dan kembali masuk kabinet. Pengajuan cuti bagi pejabat ini langsung ke Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Dari jadwal itu, kemudian ditembuskan ke beberapa menteri, di antaranya Mendagri dan Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara. Sujatmiko - Tempo News Room
Berita terkait
Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum
6 jam lalu
Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden
Baca SelengkapnyaPendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
12 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
15 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaVonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan
45 hari lalu
Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
53 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
59 hari lalu
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaRicuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu
1 Maret 2024
Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.
Baca SelengkapnyaTim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia
1 Maret 2024
Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya
28 Februari 2024
Penelitian menemukan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada masyarakat.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Simak Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji 2024
5 jam lalu
Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS
7 jam lalu
