TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar meminta KPU tegas soal pengumpulan berkas verifikasi partai politik. "Seharusnya KPU tak perlu memberikan kesempatan untuk perbaikan berkas," ujar Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Golkar Nurul Arifin saat dihubungi Tempo, Jumat malam, 28 September 2012.
Politikus sekaligus selebriti ini khawatir waktu verifikasi akan molor. "Menurut saya, waktu toleransi harusnya sudah cukup, sehingga tak perlu lagi ada tenggat tambahan," kata dia.
Hari ini adalah tenggat akhir pengumpulan berkas verifikasi partai politik. Berkas itu nantinya akan diperiksa selama satu minggu ke depan. "Sehingga bisa diumumkan status berkasnya pada tanggal 7 atau 8 Oktober," kata Hadar Navis Gumay selaku anggota KPU saat dihubungi kemarin.
Selain itu, KPU juga akan memberikan waktu tambahan bagi partai untuk melengkapi berkas usai pengumuman status berkas verifikasi. "Ada waktu perbaikan hingga tanggal 15 Oktober," Hadar menambahkan.
Golkar sendiri mengklaim berkasnya sudah lengkap. "Berkas kami sudah lengkap sebelum tenggat waktu. Besok (Sabtu, 29 September) kami tak akan menambah berkas lagi," ujar Nurul. Dia mengklaim berkas partai beringin itu rapi dan terdokumentasi dengan baik. "Kami tak ada masalah soal berkas," kata dia.
Meskipun begitu, Nurul mengaku partainya sempat kelabakan dengan aturan KPU yang mewajibkan kartu anggota dilengkapi dengan Nomor Induk Keanggotaannya. "Kartu anggota Golkar kan ada beberapa versi, ada yang tidak pakai NIK karena sekalian kartu asuransi," kata Nurul.
Nurul membantah kalau administrasi di partainya tidak rapi. "Itu tak bisa digeneralisasi. KPU juga tak boleh sembarangan melakukan judgement," kata dia. Untuk itu, Golkar yakin lolos dalam verifikasi administrasi ini.
