TEMPO.CO , Jakarta - Upaya pemulangan buron Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Joko Soegiarto Tjandra dari Papua Nugini terancam mandek. Pasalnya, Kejaksaan Agung mati langkah menunggu informasi upaya perundingan dari pemerintah Papua Nugini.
"Kami masih menunggu informasi dari Papua Nugini, belum tahu apakah mereka (pemerintah Papua Nugini) akan datang ke Indonesia, atau pemerintah Indonesia yang ke Papua Nugini," kata Wakil Jaksa Agung RI, Darmono saat ditemui Tempo, Kamis 27 September 2012.
Padahal, lanjut dia, pemerintah Papua Nugini sebelumnya berjanji akan memberikan keputusan informasi perundingan pada bulan September ini. Namun hingga penghujung September, belum juga ada kabar tindak lanjutnya.
Sebelumnya, pemerintah Papua Nugini menanggapi surat permohonan ekstradisi Joko Tjandra yang dikirim pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri. Kejaksaan mendesak pemerintah Papua Nugini segera menanggapi surat permohonan ekstradisi tersebut melalui Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini, Andreas Sitepu.
Menurut Darmono, Pemerintah Papua Nugini saat ini masih sibuk dengan penyesuaian pemerintahan yang baru, mengingat di sana baru saja selesai pemilihan umum Perdana Menteri.
Kejaksaan Agung menyatakan Joko Tjandra sudah resmi menjadi warga negara Papua Nugini sejak bulan Juni lalu. Banyak kabar berhembus yang menyatakan Djoko Tjandra sudah menjadi warga negara Papua Nugini. Kejaksaan pun menanggapi kabar itu dengan mengirim surat ke Pemerintah Papua Nugini untuk menanyakan kebenaran kabar itu.
Djoko Tjandra adalah mantan terdakwa kasus Cessie Bank Bali (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia III) senilai Rp 546 miliar yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim MA membebaskan Djoko Tjandra dan mantan Gubernur BI, Sjahril Sabirin.
