TEMPO Interaktif, Jakarta:Pasangan calon presiden dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz-Agum Gumelar, akan mengumumkan formasi kabinet bayangannya sebelum pemungutan suara pada 5 Juli nanti. Saat ini kedua pasangan tengah mencari sosok yang cocok untuk menempati posisi-posisi menteri di kabinet. Menurut Agum, yang diperlukan untuk menduduki posisi menteri adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan manajerial lapangan yang mampu mentransformasi ide-ide yang dihasilkan selama ini. "Pemikir-pemikir sudah banyak, yang dibutuhkan sekarang adalah manajer lapangan," kata Agum kepada wartawan di kantor pusat PPP, Jakarta, Selasa (1/6). Adapun syarat-syarat manajer lapangan yang diharapkan PPP selain mempunyai kemampuan profesional, juga harus seorang reformis. Agum juga mengatakan paradigma pemerintahan ke depan, pemerintah tidak lagi berfungsi sebagai sosok penguasa, tetapi lebih sebagai pelayan masyarakat. Dengan perubahan tersebut, peran swasta akan semakin besar, sedangkan pemerintah hanya akan menjadi fasilitator. Hal senada diungkapkan oleh Hamzah. Selayaknya pemimpin dan pemilik perusahaan, Hamzah memberikan analogi, maka seorang presiden menghendaki pembantu-pembantu yang bisa menghasilkan 'pendapatan' paling tinggi. Selain itu, orang tersebut juga harus diterima seluruh kalangan dalam negeri, dunia usaha dan dunia internasional. "Tidak harus dari partai, tapi bisa juga dari luar partai," katanya. Dalam menyampaikan visi dan misinya, Hamzah menyebutkan beberapa persoalan utama yang dihadapi Indonesia saat ini. Beberapa persoalan itu di antaranya pengelolaan sumber daya manusia yang lemah dan ketimpangan ekonomi. Menurutnya, pembangunan ekonomi selama ini banyak mengabaikan demokrasi dan pemerataan. Akibatnya, hanya 20 persen penduduk Indonesia yang menikmati hasil pembangunan. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, Hamzah mengusulkan perlunya perbaikan kualitas pendidikan, penegakan moral-disiplin, penegakan demokrasi dan supremasi hukum. Untuk memperbaiki kualitas pendidikan misalnya, Hamzah mengusulkan biaya pendidikan minimal sebesar 25 persen dari anggaran pembangunan. Selain itu, pembebasan biaya pendidikan tidak hanya sampai bangku SMP, tapi hingga lulus Sekolah Menengah Umum. Sapto Pradityo - Tempo News Room