Janji Kapolda Papua yang Baru Tito Karnavian

Reporter

Jumat, 21 September 2012 13:31 WIB

Kapolda Papua yang baru Irjen (Pol) Tito Karnavian diambil sumpahnya pada acara serah terima jabatan Kapolda Papua, di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/9). ANTARA/Willy

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polisi Daerah Papua, Inspektur Jenderal Tito Karnavian, mengklaim akan adanya jaminan proses dan penegakan hukum di Papua. Bekas anggota Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini menyatakan setiap pelanggaran hukum, seperti pembunuhan dan penembakan di Papua, bakal diusut tuntas. ”Saya optimistis. Saya harus datang dengan optimisme,” kata Tito seusai pelantikan dan serah terima jabatan di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat, 21 September 2012.

Hingga saat ini, daerah yang dikenal sebagai Mutiara Hitam tersebut memang menyisakan banyak kasus kekerasan yang belum terungkap. Papua juga dikenal daerah yang cukup tinggi tingkat kriminalnya. Sering terjadi penembakan yang dilakukan kelompok orang tidak dikenal. Selain itu, konflik horizontal antaradat atau sengketa lahan juga terjadi di beberapa wilayah di Bumi Cendrawasih ini. Sebagian besar dari kasus tersebut belum selesai.

Kendala yang acap diklaim kepolisian adalah kondisi geografis, cuaca, keterbatasan sarana, dan keterbatasan saksi. Beberapa peristiwa penembakan berakhir pada pengejaran buntu ketika pelaku melarikan diri ke hutan. Perang adat secara terbuka juga tidak selesai meskipun sudah diadakan ritual adat perdamaian.

Tito menegaskan, salah satu langkah yang akan diambil adalah pendekatan kepada masyarakat untuk melihat akar permasalahan di Papua. Bekas Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror itu mengatakan, polisi sebagai aparat penegak hukum akan melakukan langkah preventif dan juga represif tergantung pada setiap kasus yang terjadi. ”Kami akan ambil langkah positif. Diusahakan cara damai,” kata Tito.

Kapolda Papua sebelumnya, yaitu Inspektur Jenderal Bigman Lumban Tobing, dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lembaga Pendidikan Polisi. Jabatannya digantikan Inspektur Jenderal Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

FRANSISCO ROSARIANS


Berita lain:

Ekspor Tekstil Turun Akibat Kesalahan Kebijakan Pemerintah

1.800 Aparat Amankan Konjen AS di Surabaya

Komplotan Bersamurai Rampok Minimarket

Besok, Presiden SBY Bertolak ke New York

Keluarga Tidak Tahu Vonis Tajul Ditambah






Advertising
Advertising

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

7 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

8 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

14 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya