TEMPO Interaktif, Solo: Instruksi agar kader PDIP yang menjadi gubernur, bupati dan wali kota memfasilitasi pemenangan Megawati dalam pilpres mendatang, dinilai Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung sebagai pelanggaran undang-undang. Instruksi yang disampaikan Ketua DPP PDIP Gunawan Wirosarodjo dalam deklarasi Tim Kampanye Mega - Hasyim di Semarang Jumat (28/5) lalu itu juga akan mengundang reaksi keras dari capres lain maupun dari masyarakat luas. "Ya tidak boleh dong, pejabat pemerintah, pejabat negara menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, itu bertentangan dengan undang-undang. Jika sampai terjadi maka mereka telah melanggar UU yang mengatur masalah pilpres," ujar Akbar Tandjung di sela-sela memberi pembekalan para jurkam untuk pasangan Wiranto-Solahuddin se-Jateng, Jatim, dan DIY yang diadakan di Rumah Makan Diamond, Solo, Minggu (30/5).Menurutnya, semua dana maupun fasilitas kampanye yang digunakan pasangan capres dan cawapres harus berasal dari parpol yang mencalonkan maupun dana milik pribadi pasangan. Jika ada ada bantuan dari seseorang ataupun pengusaha harus sesuai dengan UU yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada KPU. "Saya harap semua pasangan capres dan cawapres bersaing dengan sehat dan fair. Nanti kalau ada yang menggunakan fasilitas birokrasi untuk pasangan tertentu bisa memunculkan reaksi keras dari pasangan lain, parpol lain, maupun dari masyarakat luas," tukasnya.Ketua Tim Pemenangan Pilpres Pasangan Wiranto-Solah, Slamet Effendy Yusuf menyatakan, kalau ada instruksi seorang ketua partai kepada kepada gubernur, bupati dan walikota untuk memenangkan pasangan presiden tertentu maka hal itu sudah tidak pada tempatnya. Slamet mempersilahkan kalau instruksi tersebut hanya untuk kader partai sendiri. "Jangan memaksakan birokrasi, karena mereka harus netral," kata Slamet yang berada di Solo mendamping Akbar bersama dengan sejumlah pengurus DPP Partai Golkar lainnya.Sejumlah media, Minggu (30/5) merealese pernyataan Gunawan Wirosarojo yang menginstruksikan kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota kader PDI Perjuangan untuk memfasilitasi pemenangan pasangan capres Megawati Soekarnoputri dan cawapres Hasyim Muzadi di daerahnya masing-masing. Gunawan mengatakan secara resmi dirinya meminta bantuan kepada bupati dan wali kota untuk memberikan fasilitas dalam upaya kampanye sampai tingkat kecamatan.Di Jawa Tengah, tercatat sedikitnya 22 bupati dan walikota yang merupakan kader PDI Perjuangan atau saat pemilihan dicalonkan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Menurut Gunawan, sudah sewajarnya kalau bupati/wali kota ikut memperjuangkan partai yang sedang punya pekerjaan. Dikatakannya, ironis kalau bupati atau wali kota kader PDI Perjuangan tidak memperjuangkan partai. Namun keterlibatan kepala daerah tersebut bukan masuk dalam struktur sebagai juru kampanye.Imron Rosyid - Tempo News Room