Petani Ogan Ilir Farida, korban kekerasan aparat kepolisian menunjukkan bekas proyektil yang menembus lengan kanannya, saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (1/8). Walhi, korban dan keluarga korban mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus kekerasan aparat kepolisian dengan warga Ogan Ilir yang menewaskan 1 orang dan korban luka-luka terkait konflik agraria antara warga dan PTPN VII di Desa Cinta Manis, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin angkat bicara soal konflik lahan yang terjadi di beberapa wilayah, seperti Mesuji, Lampung, serta Ogan Ilir dan Cinta Manis, Sumatera Selatan. Menjadi pembicara dalam Seminar Konflik Agraria di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan, Selasa, 18 September 2012, Alex mengatakan, konflik lahan ini adalah hal yang sensitif dan sering menimbulkan korban jiwa, baik dari masyarakat maupun polisi yang bertugas mengamankan situasi.
Menurut dia, konflik-konflik ini selalu dipandang sebelah mata, baik oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan media. Kubu masyarakat selalu dielu-elukan sebagai korban. Padahal, selama ini, pihak kepolisian juga tak sedikit yang menjadi korban.
Sebagai contoh, dalam kejadian terakhir konflik lahan di Cinta Manis, Komnas HAM hanya fokus pada korban anak kecil tertembak. Sementara fakta soal pembakaran 3.200 hektare kebun tebu siap panen, gudang pupuk, dan alat berat PTPN VII, serta aksi pembacokan tiga Brimob dan satu polisi tidak pernah diangkat. "Kan polisi juga manusia, kok Komnas HAM tidak melihatnya," kata Alex.
Alex membantah bahwa dia lebih membela polisi ketimbang masyarakat sipil. Dia hanya meminta terwujudnya keadilan, termasuk bagi masyarakat sipil yang melakukan pelanggaran hukum.
Mantan calon Gubernur DKI Jakarta ini meminta agar masyarakat yang sedang bersengketa lahan lebih menjaga emosi dan pikiran dari hasutan provokator. Dia meminta masyarakat mau menanamkan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan sengketa. "Jangan sampai masyarakat mudah diajak duduki pelabuhan, jalan tol, perkebunan, atau fasilitas umum lain," kata dia.
Untuk polisi, Alex pun meminta agar petugas yang berada di wilayah paling bawah, seperti kepolisian sektor, lebih peka dan bisa meredam 'panas' warga. Fungsi polisi sebagai pengayom harus ditunjukkan.
