Seorang warga melihat kemeja kotak-kotak yang di jual seorang ralawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jokowi-Ahok di bahu jalan di Kawasan Pasar Baru, Senin (27/8). ANTARA/Zabur Karuru
TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Aziz Syamsuddin, melarang anggota komisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memakai kemeja kotak-kotak dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung. Aziz menilai baju kotak-kotak merupakan ciri khas calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.
"Forum ini jangan digunakan sebagai arena kampanye terselubung, dong," kata Aziz di sela-sela rapat di ruang sidang Komisi Hukum DPR, Senin, 17 September 2012. Alasan Aziz memang kuat, sebab hari ini adalah awal masa tenang kampanye Pemilukada DKI Jakarta.
Trimedya Panjaitan, anggota komisi dari Fraksi PDI Perjuangan yang mengenakan baju kotak-kotak, langsung menolak permintaan Aziz. Sebab, baju kotak-kotak yang dia pakai tidak melanggar kampanye terselubung. "Saya bawa surat edaran dari KPUD, tidak ada larangan memakai baju kotak-kotak," kata Trimedya.
Aziz tak tinggal diam, dia pun tetap meminta Trimedya mengganti baju ala Jokowi di saat istirahat rapat. "Kalau tidak, dikatakan melanggar kampanye terselubung munafik itu," kata Aziz.
Tak terima rekan satu fraksinya dicecar, Sayed Mohammad pun berkoar. Menurut dia, tudingan pelanggaran kampanye terselubung itu terbantahkan dengan surat edaran KPUD. Sayed tak terima baju kotak-kotak dianggap identitas tertentu.
"Kalau baju kotak-kotak dilarang masuk, saya minta yang punya kumis juga tidak boleh masuk," kata dia diikuti riuh tawa peserta rapat. Termasuk Kapolri Jenderal Timur Pradopo yang memang mempunyai kumis khas.
Namun, perdebatan ini langsung cair ketika rapat ditunda istirahat siang. Terlihat Aziz dan Trimedya langsung terlibat canda tawa.
