TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqodas meminta Kapolri Jenderal Timur Pradopo bersikap bijaksana terkait penarikan 20 penyidik Polri yang berada di KPK. Busyro berharap Timur bisa mengubah kebijakannya dan memperpanjang surat perintah penugasan 20 orang penyidik itu.
"Karena itu, kami akan minta Pak Kapolri bisakah kebijakan Kapolri seperti yang dulu-dulu," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 17 September 2012.
Polri memutuskan tidak memperpanjang surat perintah penyidikan 20 penyidik KPK. Jumat lalu, Kapolri mengirimkan surat kepada KPK yang isinya menyatakan akan menarik 20 penyidik itu. Kebijakan Polri ini membuat KPK kelabakan.
Penarikan ini memperuncing hubungan KPK-Polri yang sedang tak harmonis. Sebelumnya, kedua lembaga penegak hukum ini sama-sama ngotot menangani kasus korupsi simulator SIM di Dirlantas Mabes Polri. Kesan adanya tindakan balas dendam dalam penarikan 20 orang penyidik ini pun mencuat ke publik.
Busyro menjelaskan, kisruh penyidik ini berawal dari surat perintah kedua puluh penyidik yang memang akan berakhir. KPK pun menyurati Polri agar surat perintah kedua puluh penyidik ini dapat diperpanjang. "Tetapi jawabannya ternyata seperti yang sudah diketahui bersama," katanya.
Prosedur seperti ini, lanjutnya, memang sudah terbiasa dilakukan oleh KPK dan Polri. Namun, Biasanya Kapolri mengabulkan permintaan KPK. "Kemarin beda jawabannya. Ini langsung ditarik karena surat perintahnya habis. Jawaban beda inilah yang jadi masalah," katanya.
Dia mengakui, jika nantinya kedua puluh penyidik ini benar-benar ditarik maka akan mengganggu kinerja KPK. Apalagi, di antara keduapuluh penyidik ini di antaranya ada yang menduduki posisi penting. "Dari 20 ada yang AKBP dan mereka jadi supervisor korsub penindakan di daerah-daerah," katanya.
"Dengan ditariknya perwira menengah ini yang akan jadi permasalahan. Padahal korsub itu adalah mekanisme yang sangat baik sekali yang sudah terjalin antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung," ujarnya.
