TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Kepemudaan Partai Golkar Yorrys Raweyai membantah kabar tentang kewajiban kader membiayai kampanye Ketua Umum Aburizal Bakrie. "Sepanjang yang saya tahu tidak," kata dia kepada Tempo, Ahad, 16 September 2012.

Anggota Komisi Pertahanan, Intelijen, dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat ini menjelaskan, kader hanya diminta urunan untuk acara Golkar terkait kader pada saat Aburizal berkunjung untuk bersosialisi di daerah.

Ada dua pola simultan saat Ical--sebutan akrab Aburizal--road show bertemu masyarakat. Untuk sosialisasi calon presiden, Ical sendiri yang membiayai. Sedang acara promosi kader untuk calon legislatif, kader yang urunan dan sifatnya spontan. "Jadi bukan kader membiayai agenda Ical," katanya.

Walaupun posisi Ical sedang goyah karena diisukan bangkrut, Yorrys meyakini Ical masih cukup untuk membiayai strategi pemenangan hingga pemilihan presiden 2014. "Masa kader-kader yang lebih miskin harus membiayai agenda capres?" kata Yorrys.

Kebijakan tergolong anyar ini merupakan respons partai terhadap protes sebagian kader terhadap kunjungan Ical sebelum rapat pimpinan nasional yang mendeklarasikan dirinya. "Kami protes kenapa tidak sekalian promosi kader yang kebetulan daerah pemilihannya sama," kata Yorrys, yang juga Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar.

Setelah protes, Golkar kemudian mengeluarkan imbauan ke semua daerah, kalau ketua umum road show kader di daerah pemilihan harus memmanfaatkannya untuk sosialisasi. "Kalau anda mau jadi calon legislatif tapi tidak bisa promosi, gimana?" kata dia.

Anggota Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golkar asal Banda Aceh, Muntasir Hamid, juga membantah isu kader Golkar wajib membiayai kampanye Aburizal. "Biaya untuk pencapresan langsung dari Aburizal, kalau ada partisipasi DPD tingkat I dan II hanya alternatif dan tidak ada instruksi," katanya.

Partisipasi kader partai di daerah, menurut Muntasir, hanya bentuk spontanitas karena kader merasa dibesarkan oleh partai. "Dan kalau kembali ke belakang (masa lalu), memang ada aturan tidak tertulis untuk partisipasi," ujar dia.

ARYANI KRISTANTI