TEMPO Interaktif, Jakarta:Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) siang ini. Pasalnya, pertai berbasis kaum Nahdliyin tersebut menilai Surat Keputusan (SK) KPU No.36 tahun 2004 tentang calon presiden dan calon wakil presiden sangat diskriminatif dan melanggar HAM. Demikian dikatakan oleh ketua tim kuasa hukum PKB Ikhsan Abdullah kepada Tempo News Room, Kamis (27/5) pagi. Menurut dia, secara resmi pengaduan ke Komnas HAM ini baru dilakukan."Rencananya Gus Dur juga akan datang pukul 13:00 WIB nanti," kata dia. Selain Gus Dur sendiri yang akan datang, ketua tim kuasa hukum PKB tersebut juga akan datan bersama Wakil Ketua Umum PKB Mahfud MD.Perihal pengajuan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) atas SK KPU No.36 tahun 2004, Ikhsan menjelaskan kemungkinan PKB akan mengajukan hal ini pada Senin pekan depan. "Kami tunggu SK dari Panwaslu," ujarnya.Selain mengajukan judicial review, PKB juga akan meminta fatwa dari MA mengenai SK mana yang akan dipakai apakah SK KPU atau SK Panwaslu. "Karena dua-duanya final dan mengikat," tandasnya. Poernomo G. Ridho
Pemilihan UmumPemilu Presiden 2014Partai Kebangkitan Bangsa | PKBMahkamah AgungKomisi Nasional Hak Asasi Manusia | Komnas HAMKomisi Pemilihan Umum | KPU
Berita terkait
Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi
1 jam lalu
Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung
Baca SelengkapnyaAustralia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan
1 hari lalu
Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMakna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
6 hari lalu
Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?
Baca SelengkapnyaMahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
6 hari lalu
Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.
Baca SelengkapnyaKPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan
7 hari lalu
KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.
Baca SelengkapnyaProfil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
7 hari lalu
Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya
Baca SelengkapnyaHakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
8 hari lalu
Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.
Baca SelengkapnyaKPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin
13 hari lalu
KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Baca SelengkapnyaSetahun Lalu Banding Ferdy Sambo Ditolak Tetap Hukuman Mati, Ini Perjalanan Jadi Vonis Penjara Seumur Hidup
18 hari lalu
Setahun lalu banding Ferdy Sambo ditolak alias tetap dihukum mati. Seiring berjalannya waktu, vonis itu diubah jadi penjara seumur hidup. Kok bisa?
Baca SelengkapnyaSetahun Lalu Putusan Banding Vonis Mati Ferdy Sambo Dibacakan, Tetap Vonis Hukuman Mati
19 hari lalu
Hari ini, setahun lalu atau 12 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bacakan putusan banding yang diajukan Ferdy Sambo.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini
44 menit lalu
