TEMPO Interaktif, Jakarta: Mantan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku, pihaknya pernah membuat surat perintah pemeriksaan terhadap Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh terkait dengan dugaan korupsi. "Biasalah, kadang ada surat kaleng yang bilang jika seseorang terlibat korupsi. Supaya tidak ada kekeliruan, harus diperiksa," kata SBY di Jakarta, Jumat (21/5).Hanya saja, SBY enggan menerangkan hasil pemeriksaan itu. Secara politis dirinya hanya berkata, "jika salah ya diberi sangsi, jika tidak ya tidak". Bahkan, SBY mengaku tidak punya kepentingan untuk merasa keberatan terhadap pengangkatan Puteh sebagai penguasa darurat sipil di Aceh. "Saya tidak akan campuri kebijakan pemerintah pusat," katanya. Sehubungan dengan perubahan status di Aceh dari darurat militer menjadi darurat sipil, SBY mengatakan, tentunya pemerintah sudah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan darurat militer di Aceh, sehingga keputusan itu lahir. "Sebagai rakyat yang dulu pernah terlibat dalam pengelolaan Aceh, saya percaya evaluasi itu untuk perbaikan Aceh," kata SBY yang juga menghimbau pemerintah untuk segera melakukan normalisasi. "Kecurangan-kecurangan selama darurat militer juga perlu diperbaiki, selain juga mengkoreksi penyebab kegagalan operasi keamanan," katanya lagi. Mawar Kusuma - Tempo News Room