Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan sambutan setelah menerima naskah Undang-Undang Keistimewaan DIY di kompleks kantor Gubernur, Kepatihan, Yogyakarta, (4/9/2012). TEMPO/Suryo Wibowo
TEMPO.CO, Yogyakarta - Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyatakan sudah resmi keluar dari Partai Golkar. Hal itu dilakukan sesuai janjinya untuk mundur dari Partai Golkar setelah Undang-Undang Keistimewaan DI Yogyakarta disahkan.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY itu, Sultan dan Paku Alam tidak boleh masuk partai politik karena bertakhta secara otomatis sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Saya sudah serahkan KTA (kartu tanda anggota) Partai Golkar saya sejak tanggal 5 September kemarin,” kata Sultan seusai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD DIY, Jumat, 7 September 2012.
Sultan menambahkan, pengembalian KTA itu juga diikuti dengan penyampaian pengunduran dirinya kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. “Sudah saya sampaikan juga ke Ketua Umum,” kata dia.
Sultan juga Paku Alam tidak boleh masuk partai politik sesuai Pasal 18 UU Keistimewaan DIY. Dengan kondisi ini, Sultan dan Paku Alam yang bertakhta sudah sah diajukan untuk kemudian diverifikasi oleh Panitia Khusus Penetapan DPRD DIY.
Menyinggung pernyataan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sebelumnya yang menyebutkan bahwa hati Sultan akan tetap untuk Golkar meski sudah mundur, pria dengan nama kecil Herjuno Darpito ini hanya menanggapinya santai. "Ya, itu bebas saja, kan hanya pernyataan. Yang penting pengunduran diri sudah saya sampaikan," kata dia.
Sultan sendiri mengundurkan diri dengan jabatan terakhir sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar. Sultan sempat digadang menjadi pendamping Ical, sapaan Aburizal, maju dalam Pemilu 2014 sebagai calon Wakil Presiden.
Sementara Wakil Ketua DPD Partai Golkar DIY Janu Ismadi menyatakan Golkar DIY saat itu mengusulkan Sultan menjadi pendamping Ical bukan untuk mengganggu proses RUUK yang sedang berlangsung. “Kami hanya menilai Sultan sebagai salah satu kader terbaik yang memiliki sifat kenegarawanan. Menerima atau tidak, itu hak beliau,” kata dia.
