TEMPO.CO, Jakarta - Bagi-bagi proyek di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) rupanya melibatkan sindikasi. Laporan utama Majalah TEMPO edisi 3 September 2012 berjudul Para Calo dari Belakang Lapo mengungkap hal tersebut.
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, menyebut ada empat aktor yang terlibat bagi-bagi proyek di Badang Anggaran. "Anggota Badan Anggaran, birokrat atau pejabat pemerintahan, pengusaha, serta calo atau anggota staf khusus Dewan," kata dia. Ade menambahkan, “Awal mula korupsi dari Badan Anggaran, karena di sinilah proses anggaran digodok.”
Ade menanggapi kasus Dana Penyesuaian Infrasruktur Daerah (DPID) 2011 yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Satu per satu tersangkanya bermunculan dari kasus ini.
Diawali dengan mantan anggota Banggar dari Partai Amanat Nasional (PAN), Wa Ode Nurhayati, KPK kemudian menangkap politikus Golkar, Fahd El Fouz akhir Juli lalu. Ia ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menyuap Wa Ode Nurhayati.
Fahd bekerja sama menggarap “bisnis anggaran” ini dengan Zamzami, Ketua Kamar Dagang dan Industri Aceh Besar. Zamzami telah menggelontorkan banyak duit yang dikirim ke Fahd untuk mengegolkan alokasi anggaran DPID 2011 di Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah, masing-masing Rp 50 miliar.
Belakangan, diketahui urusan ini dipercayakan Fahd kepada Wa Ode Nurhayati. Kasus ini terungkap dan Wa Ode Nurhayati menjadi terdakwa. Sekarang, perkaranya sedang disidangkan.
Dalam kesaksiannya akhir Juli lalu di pengadilan, Fahd akhirnya membongkar ihwal kegagalan proyek itu. Menurut dia, alokasi anggaran untuk tiga kabupaten itu ternyata jatah Mirwan Amir dan Tamsil Linrung, dua pemimpin Badan Anggaran.
Kasus ini hanya satu dari sejumlah perkara korupsi anggaran yang melibatkan politikus Senayan. Semua berawal dari terbongkarnya peran politikus Demokrat, Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh, yang disangka terlibat perkara suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Belakangan, Zulkarnaen Djabar dari Partai Golkar dijadikan tersangka korupsi anggaran pengadaan Al-Quran dan laboratorium madrasah tsanawiyah.
WIDIARSI AGUSTINA | ISMA SAVITRI | FEBRIYAN | GUSTIDHA B | MUNAWWAROH
Berita lainnya:
Ada Pencairan Rp 20 Triliun Cek Mencurigakan
KPK Dipersilakan Telisik Banggar Soal Transaksi Mencurigakan
Giliran Mirwan Amir Kesandung Kasus Korupsi
Wawancara Tina Talisa: Seperti Tsunami bagi Saya
Terima Duit dari Mirwan? Tina Talisa Menjawab
Berita terkait
Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah
15 Oktober 2022
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ini saat yang tepat untuk Polri berbenah setelah serangkaian peristiwa yang terjadi.
Baca SelengkapnyaDPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021
11 September 2020
Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2021.
Baca SelengkapnyaBadan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19
4 Mei 2020
Badan Anggaran DPR menegaskan mereka mendukung Perpu Covid-19.
Baca SelengkapnyaDPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai
9 Oktober 2019
PDIP dan Golkar memginginkan Komisi XI yang membidangi keuangan atau Badan Anggaran DPR.
Baca Selengkapnya2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T
11 September 2019
Rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR kemarin sepakat untuk menaikkan pagu anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2020.
Baca SelengkapnyaRancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya
11 Juli 2018
Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro di Rancangan APBN 2019 dan target pembangunan tahun depan.
Baca Selengkapnya3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda
23 Oktober 2017
Badan Anggaran (Banggar) DPR menunda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dan DPR Sepakati Perubahan R-APBN 2018
4 Oktober 2017
Sri Mulyani menyatakan terdapat beberapa perubahan dalam RAPBN 2018 terutama asumsi dasar makro.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Kembalikan Duit Rp 1 Miliar, KPK: Sisanya Ditelusuri
7 April 2017
Duit Rp 1 miliar diduga ada kaitan dengan kasus korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
Baca SelengkapnyaKalimantan Selatan Canangkan Proyek Jalan Rp 5,5 Triliun
28 Februari 2017
DPR menyebut proyek jalan tol Kota Batulicin-Kota Banjarbaru sepanjang 145 kilometer dan jembatan Pulau Laut-Pulau Kalimantan butuh anggaran pusat.
Baca Selengkapnya