Kapolri Jendral Timur Pradopo (tengah) bersama anggota Komisi III Ahmad Yani (kiri depan), sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi III, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (3/9). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat meminta tak ada lagi stigmatisasi tehadap masyarakat masyarakat muslim Syiah, Sampang. Alasannya, konflik horizontal yang terjadi di Sampang bukanlah konflik agama. "Syiah bukanlah masalah utama di Sampang," ujar anggota Komisi Hukum dari Golkar, Nudirman Munir, usai rapat kerja dengan Kepala Polri di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 3 September 2012.
Menurut Nudirman, untuk mengembalikan rasa aman masyarakat, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur diminta mendudukkan masalah Sampang dalam konteks konflik antarkelompok. "Tidak boleh ada stigma bahwa Syiah itu sesat." Ajaran Syiah sendiri kata dia sudah berkembang lama di nusantara dan bisa hidup berdampingan dengan penganut Sunni.
Nudirman meminta MUI Jawa Timur segera merevisi keputusan yang dinilai merugikan kelompok minoritas itu. Hal ini diperlukan agar tidak ada lagi tindakan yang mengatasnamakan pertikaian Syiah dan Sunni di Madura "Mereka (penganut Syiah) tidak bersalah, tidak perlu dimusuhi."
Anggota Komisi Hukum dari Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, sependapat dengan Nudirman Munir. MUI Jawa Timur kata Yani, harus segera merevisi keputusan yang kontroversial itu. Jika tidak, maka MUI pusat diminta segera bertindak meluruskan keputusan MUI Jawa Timur ini. "MUI Pusat bisa mengeluarkan keputusan yang mencabut putusan MUI Jawa Timur."
Menurut politikus yang berlatar pengacara ini, tokoh masyarakat dan ulama harus melihat lebih jernih ihwal masalah utama bentrok Sampang. Dia berharap penyelesaian konflik Sampang tidak meluas pada isu yang menyesatkan. Sama dengan Nudirman, dia menilai selama ini penganut Sunni dan Syiah di nusantara telah hidup berdampingan sejak lama.
Ketua Komisi Hukum Gede Pasek Suardika menolak berkomentar soal perbedaan aliran ini. Dia hanya menekankan agar penegak hukum dan pemerintah bisa memberikan keadilan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sampang. Terutama bagi kelompok Syiah yang kini masih tinggal di permukiman.
Kerusuhan di Sampang kembali meletup pada Ahad, 26 Agustus lalu. Dua ratusan warga menyerang dan membakar pemukiman kelompok minoritas Syiah Sampang. Peristiwa sejenih pernah terjadi pada Desember 2011 lalu. Namun, kepolisian memastikan kerusuhan tidak dilatari perbedaan aliran kepercayaan antara muslim Sunni dan Syiah di sana. Kerusuhan pecah karena perbedaan pendapat biasa antara dua kelompok.
Sejak kematian pemimpin kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur, Santoso alias Abu Wardah, pada 18 Juli lalu, banyak pihak menilai hal itu sebagai keberhasilan ikhtiar negara menumpas akar-akar terorisme. Namun mungkinkah peristiwa tertembaknya seseorang dapat menjelaskan bahwa gerakan radikalisme di Indonesia telah berakhir?
