Sosiolog: Penembakan Solo Bukan Kriminal Murni  

Reporter

Editor

Pruwanto

Jumat, 31 Agustus 2012 15:50 WIB

Petugas Polisi berjaga-jaga di sekitar Plaza Singosaren, di Jalan Dr Radjiman, Solo, Pasca penembakan oleh orang tak dikenal, (30/8). Aksi penembakan tersebut menewaskan seorang polisi seniorBriptu Dwi Data. Tempo/Andry Prasetyo

TEMPO.CO, Surakarta - Sosiolog Universitas Sebelas Maret Surakarta, Drajat Tri Kartono, menilai peristiwa penembakan pos polisi di pusat perbelanjaan Singosaren pada Kamis, 30 Agustus 2012 bukan peristiwa kriminal biasa.

Menurut dia, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar tindakan kriminal. Dia berpendapat peristiwa penembakan tersebut berkaitan dengan tiga hal. Pertama, soal majunya Wali Kota Surakarta, Joko Widodo, sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Walaupun Markas Besar Kepolisian sudah membantah hal itu. (Baca: Mabes: Teror Solo Tak Berkaitan dengan Pilkada)

Kedua, ada unsur tindak pidana terorisme, dan terakhir, sebagai tindakan balas dendam kepada polisi. "Karena polisi sudah menangkap preman kelas kakap seperti John Kei," ujarnya, Jumat, 31 Agustus 2012.

Dia mengaku heran dengan kinerja kepolisian yang hingga kini belum bisa mengungkap peristiwa teror yang terjadi di Solo. Mulai penembakan pos pengamanan Lebaran pada 17 Agustus di Gemblegan, kemudian pelemparan granat di pos pengamanan Lebaran Gladag pada 18 Agustus dan terakhir penembakan di pos polisi Singosaren.

"Padahal, peristiwanya berdekatan. Kok, sampai hari ini belum bisa mengungkap kasusnya," katanya. Dia berharap polisi bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mengungkap kasus-kasus di atas.


UKKY PRIMARTANTYO

Berita Terkait
Anak Bripka Dwi Data Sepat Sambangi Pos Polisi

Polisi Belum Tetapkan Tersangka Baru Kasus Sampang

19 Warga Syiah Belum Diketahui Keberadaannya

Pemulung Temukan Bungkusan Bahan Peledak

Belasan Warga Syiah Sampang Diperiksa Polisi

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

12 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

14 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya