Status Agum Tergantung Presiden

Reporter

Editor

Kamis, 13 Mei 2004 19:25 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Calon wakil presiden dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Agum Gumelar, menyerahkan keputusan mengenai statusnya sebagai menteri perhubungan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri. Dalam surat yang akan diberikan kepada Presiden, Agum hanya menyampaikan pemberitahuan soal pencalonannya sebagai wakil presiden. "Kalau Presiden menghendaki saya mundur, saya akan mundur," kata Agum kepada wartawan seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (13/5). Agum tidak memberikan jawaban saat ditanya apakah akan kembali aktif setelah selesai masa pemilihan presiden nanti. Soal suratnya yang hingga saat ini belum juga diserahkan kepada Presiden, dia mengatakan, surat tersebut masih perlu diperbaiki. Selain itu, dirinya juga masih disibukkan dengan berbagai agenda yang terkait dengan pencalonannya. Berdasarkan peraturan, seorang menteri harus nonaktif dari jabatannya apabila secara resmi telah ditetapkan sebagai calon presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Penonaktifan menteri yang bersangkutan ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Tidak ada kewajiban bagi seorang menteri yang maju sebagai calon presiden atau wakil presiden untuk mundur dari kabinet. Ketua Umum PPP, Hamzah Has, sebelumnya mengatakan akan menaati semua ketentuan yang ada dalam perundang-undangan. Namun menurutnya, seorang menteri yang maju sebagai calon presiden atau wakil presiden tidak secara otomatis mundur dari kabinet. "Itu tergantung keputusan presiden," katanya. Hamzah dan Agum adalah pasangan presiden yang menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir. Mereka mulai menjalani pemeriksaan kesehatan dari sekitar pukul 08.00 WIB hingga selesai sekitar pukul 16.30 WIB untuk Hamzah dan sekitar pukul 17.50 WIB untuk Agum. Menurut rencana, hasil pemeriksaan kesehatan para pasangan presiden akan diserahkan oleh tim pemeriksa kesehatan kepada KPU besok. Sapto Pradityo - Tempo News Room

Berita terkait

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

10 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

45 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Kesan Jusuf Kalla, Agum Gumelar, dan Ahmad Heryawan pada Solihin GP

5 Maret 2024

Kesan Jusuf Kalla, Agum Gumelar, dan Ahmad Heryawan pada Solihin GP

Sejumlah tokoh daerah dan nasional melayat jenazah Solihin GP (Gautama Purwanegara) di rumah duka maupun di Gedung Sabau Markas Kodam III Siliwangi, Bandung, Selasa, 5 Maret 2024. Selewat tengah hari jenazah Solihin GP alias Mang Ihin diserahkan pihak keluarga ke Panglima Kodam III Siliwangi untuk menjalani prosesi pemakaman secara militer hingga di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung. "Pak Solihin seorang pemimpin yang tegas tapi sangat ramah ke rakyat," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bandung menjelang pemakaman.

Baca Selengkapnya

Profil 7 Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Pecat Prabowo dari TNI, Kini SBY dan Agum Gumelar Dukung PS di Pilpres 2024

3 Maret 2024

Profil 7 Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Pecat Prabowo dari TNI, Kini SBY dan Agum Gumelar Dukung PS di Pilpres 2024

Dewan Kehormatan Perwira memutuskan Prabowo bersalah dan memecatnya dari TNI pada 1998. Berikut profil 7 anggota DKP termasuk SBY dan Agum Gumelar.

Baca Selengkapnya

2 Anggota DKP Ini Dulu Pecat Prabowo dari TNI, Mengapa Kini Malah Mendukungnya di Pilpres 2024?

3 Maret 2024

2 Anggota DKP Ini Dulu Pecat Prabowo dari TNI, Mengapa Kini Malah Mendukungnya di Pilpres 2024?

Prabowo dipecat dari TNI oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998. "Anehnya", saat maju Pilpres 2024, didukung dua anggota DKP yang memecatnya.

Baca Selengkapnya

Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

1 Maret 2024

Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.

Baca Selengkapnya

Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

1 Maret 2024

Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.

Baca Selengkapnya

SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

29 Februari 2024

SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

Prabowo dapat gelar Jenderal TNI Kehormatan dari Jokowi. Pada 1998, Dewan Kehormatan Perwira memberhentikannya dari TNI, SBY salah satu anggotanya.

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

28 Februari 2024

Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

Penelitian menemukan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada masyarakat.

Baca Selengkapnya