TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar TNI mengklaim rudal AGM-65K2 "Maverick All-Up-Round" sebagai bagian dari kebutuhannya. "Itu salah satu kelengkapan pesawat yang dibutuhkan oleh TNI," kata Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul kepada wartawan, Senin, 27 Agustus 2012.
Namun Iskandar mengatakan akan menyerahkan rencana pembelian rudal itu pada Kementerian Pertahanan. "Tentu semuanya harus disesuaikan dengan anggaran yang ada, urusan itu biar Kemhan yang memutuskan," kata Iskandar.
Iskandar memastikan TNI memerlukan 18 paket peluru kendali pabrikan Raytheon Co ini. "Kalau punya pesawatnya, tentu harus dilengkapi dengan sistem persenjataan yang memadai," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyatakan persetujuannya untuk menjual perangkat rudal F-16 ke Indonesia. Berdasarkan nota yang dikirim pada Rabu pekan lalu itu, Indonesia disebut-sebut meminta paket 18 rudal jenis AGM-65K2 "Maverick All-Up-Round", 36 rudal untuk latihan para pilot, tiga rudal latihan "perawatan" beserta suku cadangnya, perlengkapan pengujian, serta latihan personal.
Rudal AGM-65 buatan Raytheon Co itu dirancang untuk menyerang target jarak jauh, termasuk kendaraan lapis baja, pertahanan udara, transportasi darat, dan fasilitas penyimpanan. "Penjualan ini akan menjadikan Indonesia mitra regional yang berharga di sebuah wilayah penting di dunia," kata Pentagon, seperti dikutip dari laman Business Recorder, Ahad 26 Agustus 2012.
SUBKHAN
Berita terkait
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara
2 Mei 2020
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.
Baca SelengkapnyaReformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur
7 Februari 2018
Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPolri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban
4 Februari 2018
Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.
Baca SelengkapnyaYLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui
16 Desember 2017
Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.
Baca SelengkapnyaHut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen
7 Oktober 2017
Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini
Baca SelengkapnyaIni Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon
5 Oktober 2017
Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.
Baca SelengkapnyaKodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah
22 September 2017
Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.
Baca SelengkapnyaWiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu
22 September 2017
Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.
Baca SelengkapnyaSejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965
19 September 2017
Dengan memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI, TNI tidak membiarkan sejengkal pun peristiwa 1965 ditafsirkan berbeda.
Baca SelengkapnyaNobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?
18 September 2017
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan instruksi pemutaran film G30S/PKI merupakan perintahnya.
Baca Selengkapnya