TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, mendukung rencana pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak. "Sejak 2005, Golkar sudah ajukan itu ke DPR. Tapi waktu itu belum ditanggapi," kata dia di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 25 Agustus 2012.

Saat itu, Kalla menjelaskan, Partai Golkar memiliki beberapa pertimbangan untuk mengusung rencana pemilihan kepala daerah serentak. Antara lain masalah efisiensi dan menghindari terjadinya banyak masalah sosial. Soalnya, jika setiap tiga hari ada pilkada di Indonesia, akan menimbulkan berbagai masalah.

"Itu pasti masalah biayanya, masalah sosialnya, dan masalah politiknya tinggi sekali," ujar mantan Wakil Presiden 2004-2009 ini. "Dan sepertinya kita ini hanya berbicara terus tentang pilkada, kan?"

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui rencana pemilihan kepala daerah serentak. "Tadi saya sudah lapor Presiden. Beliau setuju, silakan diatur," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi setelah melapor ke Presiden di Istana Negara, Kamis lalu.

Menurut Gamawan, Presiden mengatakan penyelenggaraan pemilu kepala daerah lebih efisien jika dilakukan secara serentak. Selain efisiensi waktu, biaya juga jauh lebih hemat jika pemilihan gubernur dan wali kota dilaksanakan secara serentak.

Dengan persetujuan Presiden ini, perincian pengaturan rencana pemilihan kepala daerah secara serentak akan dibahas melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat.

PRIHANDOKO