TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Otto Cornelis Kaligis melaporkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya.
"Sudah saya masukkan laporannya kemarin (Kamis, 23 Agustus 2012)," ujar Kaligis melalui telepon, Jumat, 24 Agustus 2012.
Laporan itu dibuat atas kicauan sang Wakil Menteri di jejaring sosial Twitter pada Sabtu lalu, 18 Agustus 2012. Ketika itu, Denny mengatakan, "Advokat koruptor adalah koruptor".
Denny bahkan memberikan deskripsi, "Yaitu advokat yang asal bela membabi buta. Yang tanpa malu terima bayaran dari uang hasil korupsi."
O.C. Kaligis yang memiliki sejumlah klien yang kebetulan tersandung kasus korupsi, seperti Paskah Suzetta, sampai pernah mendampingi mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, rupanya tersinggung dengan kicauan Denny tersebut. "Itu penghinaan terhadap profesi advokat," katanya.
Selain itu, menurut Kaligis, penyataan Denny di dunia maya juga menunjukkan, sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, ia tak paham hukum. "Setiap pengacara wajib membela orang, hal itu sesuai dengan Pasal 54 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)," ujar Kaligis.
Laporan Kaligis tercatat dalam Nomor TBL/2919/VII/2012/2012/PMJ/Ditreskrimum. Pasal yang dilaporkan, lanjut pengacara yang pernah menangani kasus-kasus keluarga Cendana itu, yakni Pasal 310, 311, dan 315 KUHP juncto Pasal 22 dan 23 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kaligis berharap, laporannya akan diproses oleh kepolisian. "Kita lihat saja, masak kalau yang nge-tweet wakil menteri tidak diproses," katanya.
Menanggapi laporan tersebut, Denny mengatakan hanya mengkritisi malapraktek yang dilakukan oknum advokat yang 'maju tak gentar membela yang bayar' dalam kasus korupsi.
"Ini risiko perjuangan melawan korupsi," ujarnya. "Insya Allah akan saya terima dengan ikhlas."
