TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi memberi hadiah satu kontainer kurma kepada Kementerian Agama. Kurma dengan berat berton ini pun dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bentuk pelaporan penerimaan gratifikasi.
Hadiah kurma tersebut tersimpan dalam satu kontainer berukuran 40 feet, berisi 1.240 dus kurma. Setiap dus berisi sepuluh kantong kurma. Kedutaan Arab Saudi mengirim kurma tersebut ke rumah dinas Menteri Agama Suryadarma Ali pada 29 Juni 2012. Kemudian penerimaan kurma itu dilaporkan kepada KPK pada 10 Juli.
"Pemberian kurma itu sudah dilaporkan Kementerian Agama kepada KPK," kata juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, Rabu, 15 Agustus 2012.
Johan berujar, Direktorat Jenderal Gratifikasi KPK yang menerima laporan dari Kementerian Agama ihwal pemberian kurma dari Kedutaan Arab Saudi tersebut. KPK kemudian memverifikasi pemberian itu. "Hasilnya, pemberian itu tidak masuk kategori gratifikasi," kata Johan.
KPK beralasan, pemberian kurma itu tidak memenuhi seluruh unsur penerimaan gratifikasi pada Pasal 12 huruf b Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Pasal ini berbunyi, setiap penyelenggara negara yang menerima hadiah, patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Bagi pelanggar pasal ini dikenakan pidana penjara maksimal 20 tahun, dan denda maksimal Rp 1 miliar.
"Akhirnya diputuskan kurma itu dikembalikan kepada Kementerian Agama," kata Johan. Deputi Pencegahan KPK menetapkan keputusan tersebut pada 9 Agustus lalu.
Johan mengatakan Komisi antikorupsi juga mengimbau Kementerian Agama agar menyalurkan kurma tersebut kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. "Sekarang kurma itu dikemanakan, terserah kepada Kementerian Agama," katanya.
RUSMAN PARAQBUEQ
Berita terkait
Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik
1 hari lalu
Bea cukai sedang disorot masyarakat. Ini beberapa kasus yang membuat heboh
Baca SelengkapnyaKPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
3 hari lalu
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan
5 hari lalu
KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.
Baca SelengkapnyaKPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan
6 hari lalu
KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.
Baca SelengkapnyaJaksa KPK Hadirkan 3 Pegawai Kementan sebagai Saksi di Sidang Syahrul Yasin Limpo
6 hari lalu
Tim jaksa KPK menghadirkan tiga saksi untuk membuktkan dakwaan terhadap dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaDugaan Pemerasan oleh Jaksa KPK, Pemeriksaan LHKPN Selesai Bulan Depan
7 hari lalu
Menurut Albertina, KPK menerima laporan dari masyarakat Lampung Utara perihal dugaan gratifikasi atau suap yang dilakukan Jaksa KPK itu.
Baca SelengkapnyaBekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Tipikor, Berkas Perkara Rampung
8 hari lalu
Eko Darmanto adalah tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penerimaan gratifikasi Rp 18 miliar.
Baca Selengkapnya23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit
8 hari lalu
Kementerian Agama sedang menyiapkan dokumen dan memproses visa jemaah haji regular Indonesia.
Baca SelengkapnyaKemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf
9 hari lalu
Tim ini dibentuk sebagai upaya Kemenag dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi besar yang terdapat dalam zakat dan wakaf.
Baca SelengkapnyaNilai Objek Pencucian Uang Bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Capai Rp 20 Miliar
10 hari lalu
KPK menetapkan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto tersangka penerimaan gratifikasi dan pencucian uang
Baca Selengkapnya