TEMPO.CO, Malang - Ratusan warga Kota Batu yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kota Batu berunjukrasa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu, Selasa 14 Agustus 2012. Mereka memprotes keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tak meloloskan Walikota Eddy Rumpoko sebagai calon Walikota Batu.
Mereka menuntut DPRD Kota Batu memboikot anggaran Pemilihan Kepala Daerah sebesar Rp 7,5 miliar. "Stop anggaran Pemilukada," kata juru bicara aksi, Mukayat Harianto. Mereka mengancam memboikot Pemilukada Kota Batu bila pemilukada tetap dilanjutkan.
Menurut Mukayat Pemilukada 2 Oktober mendatang cacat hukum. Karena KPU Kota Batu melanggar hukum karena tak meloloskan Eddy Rumpoko karena masalah keabsahan surat keterangan pengganti ijazah. Padahal Eddy menggunakan syarat yang sama pada periode sebelumnya.
Massa yang terdiri dari 11 elemen itu diikuti juga oleh Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan TNI Polri (FKPPI). Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua FKPPI Jawa Timur, Agoes Soerjanto, menuntut proses tahapan pemilukada Kota Batu dihentikan sampai menunggu proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Mereka menilai KPU tutup mata terhadap fakta hukum berupa keputusan Kepolisian Daerah Jawa Timur yang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan perkara dugaan ijazah palsu tersebut. Massa mengumpulkan tandatangan dukungan di atas kain putih sepanjang 10 meter yang dibentangkan di depan gedung DPRD.
Sedangkan KPU Kota Batu tetap melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilukada. Mereka mengundi nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Batu. Hasilnya, pasangan perseorangan Abdul Majid-Kustomo nomor urut 1, pasangan calon Suhadi-Suyitno (Partai Golkar dan PKB) nomor 2, dan Gunawan Wirutomo-Sundjojo (Partai Hanura dan PKNU)nomor 3.
Ketua KPU Jawa Timur, Andre Dewanto Ahmad, yang turut hadir dalam pengundian nomor urut menyatakan proses dan tahapan pemilihan di Batu sesuai peraturan dan prosedur. Ia menilai kinerja anggota KPU Batu cukup baik. "Tak perlu risau, tahapan pemilihan tetap berlanjut," katanya.
EKO WIDIANTO
Berita terpopuler lainnya:
Pemimpin KPK Tahu Disadap Polisi
PKS Tak Konsisten? Ini Tanggapan Anis Matta
Berita Ular Piton Metro TV Diprotes
Kapolri Sebut KPK Seperti Garong
MiG-23 yang Ditembak Jatuh Beredar di Youtube
Batu Apung Seluas Israel Mengambang di Pasifik
Ini Aliran Dana Mencurigakan Djoko Susilo
Ini Alasan Polisi Tak Serahkan Kasus Simulator SIM
Berita terkait
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca SelengkapnyaJenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan
6 Januari 2018
Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.
Baca SelengkapnyaPengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal
6 Januari 2018
Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.
Baca SelengkapnyaGolkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018
6 Januari 2018
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung
5 Januari 2018
Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
Baca SelengkapnyaPilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat
4 Januari 2018
BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.
Baca SelengkapnyaGerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim
27 Desember 2017
Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas
26 Desember 2017
Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
17 Desember 2017
Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora
22 November 2017
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Baca Selengkapnya