Polemik Simulator SIM, Kapolri Kumpulkan Pengacara  

Reporter

Editor

Selasa, 14 Agustus 2012 15:13 WIB

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI, Jenderal Timur Pradopo, memanggil Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) untuk memberikan pendapat dan masukan mengenai polemik penanganan kasus korupsi simulator surat izin mengemudi.

"Ini terkait mediasi saja," kata Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Anang Iskandar, saat ditemui di kantornya, Selasa, 14 Agustus 2012.

Anang mengklaim dirinya tidak mengetahui secara pasti rencana pertemuan dua organisasi advokat tersebut dengan kepolisian. Ia juga enggan memaparkan lebih detil alasan kepolisian menggunakan jasa para advokat dalam menyelesaikan polemik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Hari ini kami akan bertemu Kapolri untuk mengambil surat kuasa," kata Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan.

Otto menyatakan keikutsertaan mereka dalam polemik ini adalah atas inisiatif dan pemintaan Kapolri secara langsung. Kapolri membutuhkan masukan untuk menyelesaikan polemik dengan cara yang diklaim baik.

Peradi dan Ikadin, menurut Otto, juga sudah bertemu dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri, Komisaris Jenderal Sutarman, kemarin. Dalam pertemuan tersebut, ia mengklaim hanya bicara mengenai mekanisme sebagai mediasi. "Kami tidak punya kepentingan apa-apa, hanya prihatin dengan polemik ini," kata Otto.

Beberapa anggota Peradi dan Ikadin hari ini memang nampak ke gedung Rupatama Mabes Polri. Sebelumnya mereka menyempatkan diri ke kantor Humas untuk bertemu Divisi Humas dan memberikan pernyataan pada wartawan. "Saya belum pernah ketemu mereka, tadi saja baru kenalan," kata Otto.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita terpopuler lainnya:
Pemimpin KPK Tahu Disadap Polisi

Kapolri Sebut KPK Seperti Garong

Ini Aliran Dana Mencurigakan Djoko Susilo

Penyadapan Polisi terhadap KPK Dinilai Ilegal

Ini Alasan Polisi Tak Serahkan Kasus Simulator SIM

KPK Enggan Tanggapi Penyadapan Polisi

Pengungkap Korupsi Simulator SIM Diperiksa 4 Jam

Polri Bantah Sadap Pemimpin KPK

Ini Solusi Simulator SIM Versi KPK

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

8 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

21 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

22 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya