TEMPO Interaktif, Jakarta: Desakan agar KH. Hasyim Muzadi mundur dari jabatannya sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama (NU) makin menguat. Ini menyusul kesediaan Hasyim menjadi calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tiga tokoh NU, masing-masing Slamet Effendi Yusuf, Masdar Farid Mas'udi dan Khotibul Umam, menyerukan desakan mundur tersebut saat diskusi dialektika demokrasi, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/5). Selain melanggar fatsun politik NU, yakni didukung mayoritas ulama, pencalonan Hasyim dirasa akan lebih elegan jika tidak membawa struktur NU secara resmi. "Langsung atau tidak politisasi NU akan dibawa Pak Hasyim dalam pilpres karena jabatan ketua umum PBNU masih melekat. Inilah yang menimbulkan keresahan dikalangan para kyai, warga, dan kebudayaan NU," papar Umam menandaskan. Menurut dia, saat ini muncul kesan organisasi NU sudah tidak bisa dibedakan lagi apakah lembaga partai politik atau ormas keagamaan. Selain meminta mundur terhadap Hasyim, desakan serupa juga disampaikan kepada ketua PBNU Solahuddin Wahid yang dipinang Partai Golkar untuk mendampingi calon presiden Partai Golkar, Wiranto. Desakan senada disampaikan mantan Ketua Umum GP Anshor, Slamet Effendi Yusuf. Dia mengkhawatirkan bakal rusaknya tatanan NU jika Hasyim tidak mau melepaskan jabatannya. Tidak saja merusak tatanan, Slamet juga mengkhawatirkan pudarnya konsistensi khitah NU yang sudah dijaga selama bertahun-tahun. Menurut Slamet, NU tidak berpolitik adalah keputusan final. Kesepakatan para ulama NU yang dituangkan dalam khitah. Namun bukan berarti hak berpolitik warga NU dipasung oleh khitah atau organisasi. "Makanya jalan terbaik adalah Hasyim Muzadi mengundurkan diri atau setidak-tidaknya nonaktif agar tatanan di NU tidak rusak dan khitah NU tetap terjaga," kata Slamet, yang juga Ketua DPP Partai Golkar ini. Terhadap Solahuddin Wahid, Partai Golkar juga memberlakukan persyaratan yang sama. Atas dasar itu pula Slamet menjelaskan, Solahuddin dengan suka rela akan mengundurkan diri dari jabatan Ketua PBNU dan menyandarkan dukungan terhadap PKB yang murni partai politik dan bukan ormas keagamaan. Syarat tersebut dipandang Slamet sebagai langkah partai untuk tetap menghormati independensi lembaga NU dan menjaga konsistensi khitah. Sekretaris PBNU Masdar Farid Mas'udi menganggap Hasyim akan terlihat confident jika dirinya mengundurkan diri atau setidak-tidaknya nonaktif. Meski Masdar, yang juga peneliti pesantren dan kemasyarakatan ini, tidak yakin secara institusional PBNU akan mengambil keputusan agar Hasyim mengundurkan diri. "Paling banter PBNU hanya akan minta Hasyim nonaktif," katanya. Sebelumnya, pandangan serupa juga disampaikan cendekiawan Nurcholis Madjid. Menurt Cak Nur --sapaanakrab Nurcholis, pencalonan Hasyim itu akan mempengaruhi citra NU yang selama ini mendeklarasikan untuk kembali ke Khittah.Banyaknya pinangan terhadap tokoh NU bagi Masdar bakal berimplikasi pada terjadinya kebingungan dan gesekan di kalangan warga NU. Namun, disisi lain ini berimplikasi politik terutama memacu kecerdasan politik warga NU untuk berijtihad sendiri menentukan pilihan politiknya. Masdar menjamin, baik Hasyim maupun Solahuddin tidak bakalan menggunakan struktur formal NU untuk menggali dukungan dalam pemilihan presiden 5 Juli mendatang. Namun, Masdar tidak membantah jika secara personal tokoh-tokoh NU atau kyai bakal dijadikan pusat-pusat penjaringan di daerah untuk memenangkan para jagonya. Ecep S. Yasa - Tempo News Room