TEMPO.CO, Palembang - Sengketa agraria antara PTPN VII Cinta Manis dan warga dari 21 desa Ogan Ilir harus menjadi perhatian Menteri BUMN. Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II, Bobby A. Rizaldi, mengatakan akan membawa masalah konflik tersebut ke Komisi VI DPR.
“Ini peristiwa yang menyakitkan. Peristiwa kekerasan di Desa Limbang Jaya akhir Juli lalu yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan warga yang menderita cacat permanen,” kata Bobby setelah berkunjung ke Limbang Jaya, Kamis, 9 Agustus 2012.
Menurut Bobby, yang juga anggota Komisi VI DPR, "Komisi VI akan membahas masalah ini dengan Menteri BUMN untuk mencari solusi dan rekomendasi penyelesaian konflik yang terjadi.”
“Inti utamanya perlu dicari penyelesaian akar persoalan konflik warga dengan PTPN VII. Hak rakyat atas tanah harus dihargai, dan sebaliknya, hak usaha PTPN VII juga dihargai,” kata Wakil Sekretaris FPG bidang industri dan pembangunan yang berkunjung langsung ke Limbang Jaya dan memberikan bantuan kepada keluarga korban ini.
Dalam kunjungan kerjanya, Bobby Rizaldi sempat bertemu dengan Rusman, 36 tahun, warga Limbang Jaya yang tangan kirinya harus diamputasi akibat konflik yang terjadi beberapa waktu lalu. Kepada Rusman, Bobby memberikan santunan.
Selain akan mengusahakan penuntasan konflik agraria antara warga dan PTPN VII tersebut, Bobby juga menegaskan, agar dalam menyelesaikan konflik agraria di Sumsel, tidak dengan kekerasan.
“Ke depan, dalam menyelesaikan konflik agraria, jangan sampai terjadi kekerasan apalagi sampai menimbulkan korban jiwa seperti di Limbang Jaya. Kita ingin ini konflik terakhir di Sumsel yang menimbulkan korban jiwa,” kata dia.
Dalam masalah konflik agraria, Bobby mengimbau agar pihak yang terlibat untuk saling menahan diri, baik aparat, warga, maupun pihak-pihak yang melakukan pendampingan atau advokasi terhadap warga.
“Mari kita cari solusi konflik yang terbaik, yang sama-sama saling tidak merugikan di antara pihak yang berkonflik. Karena jika yang terjadi di Limbang Jaya terulang, tidak menutup kemungkinan akan berimbas pada investasi di Sumsel. Kepada pemerintah daerah juga BPN di daerah untuk segera dan proaktif menangani jika muncul konflik agraria,” kata Bobby.
Mualimin P. Dahlan, koordinator tim advokasi dan hukum warga setempat, mengatakan, hingga kini, belum terlihat penyelesaian yang menyeluruh meskipun ada korban jiwa. Korban yang dimaksud, Angga Prima bin Darmawan, bocah 12 tahun, tewas terkena peluru Brimob. Sementara Rusman terpaksa diamputasi akibat peluru. "Belum ada tanda-tanda penyelesaiannya," kata Mualimin.
PARLIZA HENDRAWAN
Berita terkait
Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024
19 hari lalu
Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum
Baca SelengkapnyaPrajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat
35 hari lalu
Kapuspen TNI menyebut jumlah anggota TNI ribuan, sedangkan yang melakukan penyiksaan hanya sedikit.
Baca SelengkapnyaAmnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum
41 hari lalu
Amnesty Internasional mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kejadian ini secara transparan, imparsial, dan menyeluruh.
Baca SelengkapnyaKontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer
6 Oktober 2021
Hasil pemantauan KontraS selama Oktober-2021-September 2021 menunjukkan reformasi peradilan militer jalan di tempat.
Baca SelengkapnyaSerial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan
16 September 2021
Serial Netflix Deserter Pursuit memicu perdebatan tentang militer Korea Selatan karena menceritakan pelecehan dan kekerasan selama wajib militer.
Baca Selengkapnya2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf
27 Juli 2021
TNI AU menyatakan penyesalan dan meminta maaf atas insiden dua anggotanya yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga Papua di Merauke.
Baca SelengkapnyaJokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua
5 Juli 2018
Amnesti Internasional Indonesia meminta Jokowi membentuk tim investigasi guna mengungkap kasus kekerasan yang terjadi di Paniai, Papua.
Baca SelengkapnyaBerdamai, Dokter Militer dan Petugas Bandara Bersepakat Ini
8 Juli 2017
Keduanya menyepakati bentuk pertanggungjawaban Guyum setelah menampar adalah meminta maaf secara tertulis kepada Fery, institusi, dan PT Angkasa Pura.
Baca SelengkapnyaTampar Petugas Avsec Bandara, Dokter Militer Mengaku Refleks
8 Juli 2017
Jumat malam, polisi melepas Guyum setelah menandatangani kesepakatan damai dan bersalaman dengan Fery.
Baca SelengkapnyaBerdamai, Polisi Melepas Dokter Militer Penampar Petugas Bandara
8 Juli 2017
Guyun mengaku salah dan meminta maaf atas penamparan yang dilakukannya. "Proses damai berjalan lancar tanpa ada intervensi pihak manapun."
Baca Selengkapnya