TEMPO.CO, Malang -- Panitia Pengawas Pemilihan Wali Kota Batu, Malang, mencoret dua kandidat yang mendaftar dalam pemilihan kepala daerah di sana. Salah seorang kandidat yang dicoret adalah Wali Kota incumbent Eddy Rumpoko. Politikus PDI Perjuangan itu dinilai terbukti memalsukan ijazahnya.
"Keputusan ini adalah rekomendasi kami untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batu," kata Ketua Panwaslu setempat, Abdul Rochim, Selasa, 7 Agustus 2012. Seorang kandidat lain yang juga dicoret adalah Sugiarto. Calon perseorangan ini dinilai tidak berhasil mengumpulkan jumlah KTP minimal sebagai pendukungnya.
Panwaslu mengaku keputusan pencoretan kedua kandidat ini sudah melalui penelitian dan pertimbangan matang. Mereka bahkan mendatangi SMP Taman Siswa, Surabaya, sekolah tempat ijazah Eddy Rumpoko dikeluarkan.
“Pihak pengelola sekolah memastikan tidak ada nomor induk siswa atas nama Wali Kota,” kata Abdul. Klarifikasi lain ke SMA Negeri 5 Malang juga tidak menemukan ijazah Eddy Rumpoko.
Meski Panwaslu sudah menerbitkan rekomendasi, keputusan final pencoretan Eddy Rumpoko hanya bisa dikeluarkan KPU Batu. KPU akan menggelar rapat malam ini untuk menentukan calon wali kota yang lolos seleksi untuk maju ke pilkada.
EKO WIDIANTO
Berita Terpopuler:
Awas, Banyak Ustadz ''Gadungan'' di Televisi
Alasan Rhoma Irama Menangis di Panwaslu
Pengamat: Rhoma Irama Tak Sensitif
Dukung Jokowi, Jusuf Kalla Dinilai Tak Elegan
Facebook Blokir Akun Selena Gomez
Foke Beberkan Jasanya untuk Warga Tionghoa
Ide Yusril Soal Kasus Simulator SIM Bikin Bingung
Robert Pattinson dengan Gadis Mabuk di Bar
Ada Tersangka Korupsi, Buka Puasa Golkar Didemo
Kekasih Anda Ternyata Gay? Kenali dari Matanya
Berita terkait
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca SelengkapnyaJenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan
6 Januari 2018
Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.
Baca SelengkapnyaPengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal
6 Januari 2018
Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.
Baca SelengkapnyaGolkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018
6 Januari 2018
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung
5 Januari 2018
Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
Baca SelengkapnyaPilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat
4 Januari 2018
BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.
Baca SelengkapnyaGerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim
27 Desember 2017
Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas
26 Desember 2017
Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
17 Desember 2017
Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora
22 November 2017
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Baca Selengkapnya