TEMPO.CO , Yogyakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh memastikan pada 2013 biaya kuliah di Perguran Tinggi Negeri bisa turun sampai 10 persen.
Menurut kalkulasi Nuh, besaran nilai Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) akan makin besar dan alokasinya pada tahun depan langsung diberikan untuk dua semester sekaligus.
"Logikanya, kalau 2013, anggaran untuk operasional kampus Rp12 triliun, 30 persennya atau Rp 4 triliun untuk BOPTN, artinya tahun depan biaya kuliah mestinya turun 10 persen," kata Nuh seusai meresmikan pembukaan Ospek mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Senin, 6 Agustus 2012.
Dia melanjutkan, tahun depan perumusan aturan yang membahas mekanisme pengelolaan BOPTN juga sudah selesai. Jadi, semua kampus negeri pasti sudah menerima prosedur resmi mengenai penggunaan BOPTN sehingga tak seperti tahun ini yang masih proses transisi.
"Untuk sementara ini belum ada petunjuk resmi, tapi sebenarnya penggunaanya jelas untuk biaya operasional, seperti gaji pegawai honorer, biaya riset, bayar listrik dan semacamnya," kata Nuh.
Nuh menolak anggapan porsi BOPTN lebih banyak untuk kampus-kampus yang bestatus BHMN. Kata dia tiga penentu besaran BOPTN ialah jumlah mahasiswa, besaran anggaran PNBP yang diterima oleh kampus dan standart biaya kuliah di wilayah tempat kampus beroperasi. "Jadi meski jumlah mahasiswa sama, kampus di Jawa dan luar Jawa bisa berbeda besaran bantuannya," kata Nuh menjelaskan.
Nuh menambahkan kementrian yang dia pimpin akan mendorong kampus-kampus negeri terus meningkatkan kualitas pendidikannya sekaligus memperluas peluang kuliah bagi semua kelompok masyarakat. "Tahun depan biaya pendidikan (kuliah) harus turun," Nuh menegaskan.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
Berita terpopuler lainnya:
Alasan Jusuf Kalla Dukung Jokowi
Fauzi Salip Jokowi di Rumah Sakit Cipto
Simsalabim Jenderal SIM
Jenderal SIM di Balik Tembok Tinggi
Polisi Punya Yusril, KPK Dibela Gandjar
Cerita Simulator SIM Majalah Tempo April Lalu
Cicak vs Buaya Bakal Terulang, Ini Kata Ketua KPK
Didukung Jusuf Kalla, Ini Tanggapan Jokowi
SImulator SIM, Anas Isyaratkan Dukung KPK
Dipanggil Panwaslu, Rhoma Menangis
Berita terkait
BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan
51 hari lalu
Kepala BPKD DKI Jakarta membantah adanya instruksi Heru Budi untuk memotong anggaran pendidikan karena ada kebijakan baru pemadanan penerima KJMU.
Baca SelengkapnyaJPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan
5 Maret 2024
JPPI mengatakan program makan siang gratis tidak boleh mengambil anggaran pendidikan yang saat ini sudah sangat terbebani.
Baca SelengkapnyaJanji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan
24 Januari 2024
Anies Baswedan Komitmen akan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan
Baca SelengkapnyaJokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi
16 Januari 2024
Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus mengejar ketimpangan pendidikan dengan negara lain.
Baca SelengkapnyaJokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat
16 Januari 2024
Jokowi mengatakan anggaran untuk pendidikan perlu ditambah, termasuk untuk Beasiswa LPDP.
Baca SelengkapnyaUntuk Apa Saja Anggaran Pendidikan RAPBN 2024 Rp 660,8 Triliun?
17 Agustus 2023
Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun.
Baca SelengkapnyaFSGI Catat Setiap Pekan Terjadi 1 Kekerasan Seksual di Sekolah
3 Juni 2023
Selama awal 2023, telah terjadi 22 kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan jumlah korban 202 anak.
Baca SelengkapnyaMWA UNS Tetap Gelar Pelantikan Rektor, Kemendikbud: Acara itu Ilegal
6 April 2023
Kemendikbud mengatakan acara pelantikan yang dilakukan MWA UNS adalah ilegal.
Baca SelengkapnyaBangunan Bambu di KTT G20, Mahakarya Otentik Anak Bangsa
5 Desember 2022
Pengerjaannya hanya tiga pekan. Hujan dan angin menjadi ujian berharga Bamboo Dome, sehari sebelum Presiden meninjau.
Baca SelengkapnyaAPBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil
1 Desember 2022
Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.
Baca Selengkapnya