Polri Ogah Serahkan Saksi Kunci Korupsi Simulator  

Reporter

Editor

Jumat, 3 Agustus 2012 14:53 WIB

ANTARA/Muhammad Deffa

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia berkukuh tetap menangani kasus korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Sutarman hanya akan mengizinkan Komisi Pemberantasan Korupsi menyidik tersangka Djoko Susilo.

"Tiga tersangka lain yang sudah ditetapkan lebih dulu oleh Polri tak kami berikan," kata Sutarman di Markas Besar Kepolisian RI, Jumat, 3 Agustus 2012.

Ketiga tersangka itu adalah pejabat pembuat komitmen Didik Purnomo yang juga Wakorlantas, dan dua rekanan proyek, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S. Bambang, serta Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto.

Alasan penolakan itu, kata Sutarman, lantaran ketiga orang tersebut sudah lebih dulu ditetapkan menjadi tersangka dan akan disidik oleh Polri. "Sesuai pembicaraan antara pimpinan KPK dan Kapolri pada 31 Juli, KPK hanya menyidik tersangka DS. Selain itu menjadi wewenang kami," tutur Sutarman. Polisi berkeras bertindak sesuai kesepakatan yang sudah dibicarakan pada 31 Juli.

Sutarman mengatakan, saat itu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, yang didampingi oleh Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Handoyo, hanya menunjukkan surat perintah penyidikan alias sprindik dengan tersangka Djoko Susilo. "Tetapi tersangka lainnya tidak disampaikan saat itu," katanya.

Sebelumnya, Mabes Polri dan KPK menetapkan tiga tersangka yang sama dalam kasus pengadaan simulator SIM, yakni Didik, Sukotjo, dan Budi. Mabes Polri juga menetapkan dua tersangka lain, yaitu ketua panitia pengadaan Teddy Rusmawan dan Bendahara Korps Lalu Lintas Komisaris Legimo. Kelima orang itu ditetapkan polisi sebagai tersangka sejak 1 Agustus 2012. Di lain pihak, KPK lebih dulu menetapkan Djoko sebagai tersangka pada 27 Juli.



ANGGRITA DESYANI

Berita lain:

Rhoma Irama Terancam Penjara 3 Bulan

Whistleblower Simulator SIM Pernah Dipukuli Polisi

Begini Cara Sukotjo Bambang Menyuap Polisi

Pengakuan Bekas Anah Buah Djoko Susilo

6 Skandal Terburuk dalam Sejarah Olimpiade




Advertising
Advertising

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

11 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

12 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

19 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya