TEMPO Interaktif, Jakarta: Rapat Pimpinan Nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak keluarkan rekomendasi tegas soal rencana koalisi partai itu dalam pemilihan presiden. Menurut rekomendasi yang dibacakan Ketua DPP PPP Arief Mudatsir Mandan, rapat hanya mengamanatkan pimpinan partai untuk seoptimal mungkin memperjuangkan pencalonan presiden atau wakil presiden. Selain itu, rapat pimpinan yang berlangsung selama dua hari ini, juga meminta pimpinan partai terus membuka komunikasi politik dengan partai lain dan segera menetapkan sikap. "PPP belum memutuskan dengan siapa berkoalisi, tapi membuka diri dengan partai apa saja asal sesuai garis perjuangannya," kata Arief saat penutupan Rapat Pimpinan PPP I Hotel Kartika Candra, Jakarta, Kamis (29/4).Soal koalisi, PPP juga tetap akan mengedepankan tiga prasyarat yang harus dipenuhi calon mitra koalisi, yaitu yang menyangkut pembagian wewenang antara presien dengan wakil presiden, pelibatan dalam penyusunan kabinet dan pengamalan kehidupan beragama. Sekretaris Umum PPP Yunus Yosfiah mengatakan rapat pimpinan harian partai akan segera memutuskan dengan siapa berkoalisi. PDI Perjuangan, kata Yunus, bukan satu-satunya pilihan PPP. "Mungkin juga dengan Golkar. Ini akan diputuskan dalam satu-dua hari ke depan," katanya.Wakil Ketua Umum PPP Ali Marwan Hanan pada kesempatan yang sama menambahkan PPP akan berupaya maksimal untuk tetap bertahan dalam lingkaran pemerintahan. Oleh karena itu, kecil kemungkinan PPP akan mengambil posisi sebagai oposisi.Dia membantah PPP selama ini cenderung pasif dan hanya bersikap menunggu lamaran partai lain. Menurutnya, sambil menunggu hasil final pemilu legislatif, PPP akan terus melakukan lobi ke partai lain. Soal koalisi dengan Partai Golkar misalnya, kini PPP tengah melakukan pembahasan serius bagaimana bentuk koalisinya. Suryadarma Ali, Ketua DPP PPP yang diutus untuk melakukan pembicaraan dengan Golkar menjelaskan, ada tiga opsi kerjasama yang memungkinkan. Pertama, koalisi dengan mengajukan calon wakil presiden diikuti dengan pembagian kursi di kabinet. Kedua, mengajukan calon wapres tanpa dapat bagian kursi di kabinet. Ketiga, hanya mendapatkan kursi di kabinet tanpa mengajukan calon wakil presiden. "Semua opsi ini sedang dikaji," katanya.Sapto Pradityo - Tempo News Room