Bangun Rancang Jembatan Selat Sunda yang akan dibangun. Dok: PT Wiratman and Associates
TEMPO.CO, Banyuwangi - Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Banyuwangi meminta pemerintah Banyuwangi, Jawa Timur, mempertimbangkan aspek budaya dan keagamaan bila ingin membangun Jembatan Selat Bali yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali.
Menurut Sekretaris PHDI Banyuwangi, Suminto, bangunan Jembatan Selat Bali pasti akan lebih tinggi dari perairan dan daratan di sekitarnya, mengingat ombak Selat Bali yang terkadang besar. Padahal, menurut dia, dalam agama Hindu terdapat kepercayaan bahwa bangunan maupun posisi manusia tidak boleh lebih tinggi dari Padmasana, yakni tempat bersembahyang dan menaruh sajian bagi umat Hindu.
Secara filosofis, kata dia, Padmasana merupakan tempat suci yang harus dijaga kesuciannya dengan menjaga posisi manusia atau bangunan di sekitarnya harus lebih rendah. "Bagaimana mungkin kita beribadah tapi posisi kita lebih tinggi dari Padmasana. Itu menodai kesucian," kata dia kepada wartawan, Kamis, 2 Agustus 2012.
Di sekitar Selat Bali, Suminto menjelaskan, banyak warga Hindu yang membuat padmasana, baik Padmasana keluarga maupun padmasana jagat. Padmasana keluarga paling rendah, tingginya sekitar 2 meter atau rata-rata tinggi manusia. Namun, kesucian padmasana keluarga hanya berlaku untuk keluarga tersebut.
Sementara padmasana jagad yang berlaku untuk umum, kata dia, biasanya memiliki tinggi hingga 7 meter. Radius kesuciannya pun lebih luas, yang harus dipatuhi oleh umat Hindu secara umum.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan bahwa Gubernur Bali Made Mangku Pastika menolak pembangunan Jembatan Selat Bali karena khawatir adanya distorsi kebudayaan. Namun Karwo menolak menjelaskan lebih lanjut maksud dari alasan Gubernur Bali tersebut.
Pembangunan Jembatan Selat Bali awalnya diwacanakan oleh pemerintah Banyuwangi karena jumlah kendaraan yang akan menyeberang ke Bali atau sebaliknya selalu meningkat dalam tiga tahun terakhir. Padahal jumlah kapal yang beroperasi semakin padat dan tidak seimbang dengan jumlah dermaga. Dampak dari tidak adanya jalur aternatif mengakibatkan antrean panjang kendaraan saat pelabuhan ditutup karena cuaca buruk. Akibatnya, sektor ekonomi terhambat.
