Sejumlah buruh SBSI menggelar unjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (9/7). Mereka menuntut pemberian upah layak dan pembubaran kerja sama tripartit nasional dan dewan pengupahan nasional yang diaanggap tidak representatif. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Pamekasan - Komisi Ketenagakerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, segera menerbitkan peraturan daerah tentang pemberian upah minimum kabupaten (UMK) dan tunjangan hari raya (THR) bagi buruh.
Wakil Ketua Komisi Ketenagakerjaan DPRD Pamekasan, Juhaini, mengatakan langkah ini dianggap penting karena selama ini kebijakan pemberian UMK dan THR tidak memilik dasar hukum. Akibatnya, meski banyak perusahaan melanggar, sanksinya hanya berupa teguran. "Kondisi ini merugikan hak-hak buruh," kata Juhaini, Selasa, 31 Juli 2012.
Menurut Juhaini, dengan adanya perda, maka perusahaan wajib membayar upah dan memberikan THR kepada buruh sesuai aturan yang berlaku. "Jika dilanggar sanksinya bisa pencabutan izin (usaha)," ujarnya.
Selama ini, kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu, dari sekitar 300 perusahaan yang beroperasi di Pamekasan, hanya 30 perusahaan yang mematuhi UMK sebesar Rp 950 ribu per bulan. Selebihnya upah buruh berikut THR-nya dibayar sesuai kesepakatan. "Apa gunanya UMK ditetapkan, tapi tidak punya dasar hukum untuk penerapannya," kata Juhaini.
Dia berharap usulan DPRD ini nantinya didukung pemerintah provinsi dan Kamar Dagang dan Industri Pamekasan. Agar hak dan kesejahteraan buruh bisa diperjuangkan. "Kalau mau berhasil harus didukung semua pihak," katanya.
Serikat Buruh Menilai Ada yang Keliru dalam Penetapan UMP dan UMK 2023
21 November 2022
Serikat Buruh Menilai Ada yang Keliru dalam Penetapan UMP dan UMK 2023
Presiden Partai Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai aturan baru ihwal penetapan upah minimum menimbulkan kebingungan.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menjelaskan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dibutuhkan di tengah ancaman resesi global 2023.
