Ketua Panitia Anggaran DPR RI Emir Moeis saat tiba di kantor KPK, Jakarta, Selasa (14/4). Emir diperiksa sebagai saksi tersangka Abdul Hadi Djamal. TEMPO/Adri Irianto
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum akan menahan tersangka kasus dugaan suap pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Tarahan, Lampung, 2004 lalu. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan KPK sejauh ini masih fokus melakukan penggeledahan untuk mencari tambahan bukti kasus itu.
"Konsentrasi kami di penggeledahan. Setelah ini pasti kami akan melakukan pemeriksaan. Jika saatnya tepat baru kami melakukan upaya paksa," ujarnya usai keterangan pers di kantornya, Kamis, 26 Juli 2012. "Sebentar lagi Idul Fitri. Ini pertama kalinya KPK mengelola tahanan di sini."
Namun saat ditanya kapan lembaganya akan memeriksa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, Bambang belum mau mengungkapkannya dengan alasan itu kewenangan penyidik. "Saya juga tidak mau berjanji. Daripada nanti ditagih-tagih lagi," kata Bambang.
Hari ini KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait dengan kasus suap PLTU Tarahan, yakni di kantor PT Alstom Indonesia, pihak pemberi suap, di Pondok Pinang, kediaman Emir di Kalibata, dan rumah pengusaha Zuliansyah Putra Zulkarnaen di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Bambang belum menjelaskan apa yang didapat komisi dari penggeledahan hari ini. Ia sekadar menjelaskan penggeledahan tersebut menyusul dikeluarkannya surat perintah penyidikan atas nama Emir.
Emir ditetapkan sebagai tersangka atas kapasitasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ia dituduh melanggar Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun bui dan denda Rp 1 miliar.
Namun seperti apa peran Emir dalam proyek tersebut, Bambang tutup mulut. "Itu nanti akan ditanyakan penyidik pada saksi yang diperiksa," kata dia, singkat. Ia hanya mengisyaratkan kasus ini terkait dengan perkara korupsi proyek outsourcing Customer Information System atau Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya Tangerang tahun 2004-2007 yang memenjarakan bekas Direktur Utama PLN Eddie Widiono.
