TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pemilu 2014 akan lebih berat dari pemilu sebelumnya.
"Kompetisi agak lain dari pemilu sebelumnya dan beliau mengingatkan agar kami bisa mengelola dengan baik," kata Husni Kamil Manik, Ketua KPU, Senin, 23 Juli 2012.
Yudhoyono memprediksi bermunculannya calon-calon baru yang berjuang untuk menang akan membuat pemilu 2014 rawan konflik. Apalagi dirinya tidak bisa langsung mengikuti pemilu 2014.
"KPU diminta mengelola pemilunya dengan baik. Siapapun pemenangnya, beliau akan dukung," kata dia
Apalagi, Indonesia saat ini sedang dalam proses pematangan demokrasi sehingga banyak masalah, konflik dan kebanyakan ditujukan kepada KPU. "Kami diminta agar bisa menghadapinya," kata dia.
Selain itu, Presiden menjanjikan dukungan seluruh kementerian dan lembaga untuk mewujudkan pemilu 2014. "Presiden berpesan agar persoalan masa lalu harus dijadikan pelajaran bagi KPU sekarang untuk tidak diulangi dan diperbaiki," kata dia.
Persoalan Daftar Pemilih Tetap juga turut disinggung dalam pembicaraan. Presiden meminta DPT tidak sekedar tanggung jawab KPU, tetapi juga tanggung jawab partai politik dan masyarakat. "Sehingga semua komponen, jika ingin melihat DPT 2014 lebih baik, juga harus berpartisipasi dengan baik," kata dia.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, KPU juga melaporkan mengenai tahapan-tahapan pemilu, mulai dari proses pelaksanaan dan proses pemungutan suara untuk pemilu legislatif pada 9 April 2014.
"Presiden merespon baik penetapan karena sudah melampaui penelitian dengan beberapa hal yang kira-kira berhubungan dengan penetapan," kata dia.
Komisioner lain yang mendampingi, Sigit Pamungkas, menyatakan pertemuan ini adalah yang pertama pascapelantikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Yang lebih penting adalah meminta dukungan pemerintah untuk membantu kesuksesan pemilu sekaligus pemilu yang berkualitas. Dukungan terkait keamanan pemilu, kelancaran pencairan keuangan dan reformasi kesekretariatan KPU," kata Sigit.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan selain laporan tahapan pemilu, KPU juga meminta kekhususan agar moratorium PNS dikecualikan untuk KPU. "Ada kebutuhan untuk satuan kerja, selama ini memakai pegawai Pemda, mereka maunya pakai orang dalam sekarang," kata dia.
Kebutuhan pegawai baru untuk seluruh Indonesia ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar.
