TEMPO Interaktif, Jakarta: Jaringan dan Solidaritas Masyarakat Indonesia Timur meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wiranto menjelaskan kepada masyarakat siapa yang bertanggungjawab terhadap konflik yang selama ini terjadi di Indonesia wilayah Timur. "SBY dan Wiranto perlu menjelaskan, agar keduanya bisa mendapat dukungan sebagai presiden dari masyarakat Indonesia Timur," kata Yoppie Lasut dari Front Demokrasi Nasional yang juga pernah menjadi anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (21/4).Selain menuntut penjelasan dari kedua calon terkuat presiden 2004 itu, Jaringan Solidaritas Masyarakat Indonesia Timur juga minta pemerintah untuk tidak terus menjadikan Indonesia Timur sebagai isu. Bahkan mereka juga minta, agar Indonesia Timur diberikan kekuasaan independen untuk mengatur wilayahnya tanpa terkooptasi partai politik manapun. Masyarakat Indonesia Timur merasa, selama ini tertinggal jauh dari Indonesia Barat, sehingga sebagian besar masyarakatnya masih hidup dalam kemiskinan. Untuk itu, pemerintahan (kabinet) yang terbentuk nantinya harus menampung perwakilan dari Indonesia Timur sebesar 30 persen. "Jangan hanya menunjuk Menteri untuk kawasan timur, tapi sudah harus membentuk Menteri Koordinator Bidang Indonesia Timur. Harus ada kontrak sosial dengan rakyat Indonesia Timur," kata Yoppie. Sementara itu, perwakilan dari Papua, Roy Simbiak yang juga aktif di Pusat Bantuan Hukum Indonesia Papua menyatakan perlunya pemerintah pusat untuk bertindak tegas terhadap korupsi di Papua. Dirinya juga meminta pemerintah untuk mempercepat kebijakan otonomi khusus Papua. "Jika pemerintah tidak serius, Indonesia Timur lebih baik dijadikan negara federasi," katanya. Dalam kesempatan itu, seluruh perwakilan Indonesia Timur yang hadir juga mengancam akan keluar dari Indonesia jika syariah islam diterapkan. Dalam rapat terbatas masalah Indonesia Timur itu, hadir Walikota Bitung Nilton Kansil, pengusaha Anton Supit, Sekjen Partai Demokrat Mangindaan, Sekjen Partai Damai Sejahtera Deni Teun, tokoh masyarakat Maluku Reni Lainena, Ketua DPP Gamki Audy Winsang, perwakilan Partai Golkar Hengky Baramuli dan pengamat politik Laode Ida serta tokoh dari Maluku, Sulawesi Utara dan Papua. Untuk menentukan sikapnya terhadap pemerintahan mendatang, rencananya akan diadakan Konferensi Nasional Indonesia Timur di Bitung, akhir bulan ini. Dalam konferensi itu, seluruh stakeholder dari seluruh wilayah Indonesia Timur akan diundang untuk membicarakan, "bagaimana pembangunan di wilayah Indonesia Timur tidak dianaktirikan". Sunariah - Tempo News Room