Hakim MK Raih The Distinuished Global Alumni Award

Reporter

Editor

Senin, 16 Juli 2012 22:44 WIB

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD (kiri) bersama Hakim Konstitusi Harjono (kanan) disela pembacaan putusan tentang permohonan gugatan posisi Wakil Menteri di Jakarta, Selasa (5/6). ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta -Jakarta- Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono meraih penghargaan The Distinuished Global Alumni Award dari Southern Methodist University Dedman School of Law, DEallas Texas, USA. "Surprise buat saya," kata Harjono ketika ditemui seusai penyerahan penghargaan di Aula Mahkamah Konstitusi, Senin, 16 Juli 2012.

Pantas Harjono merasa terkejut. Selama ini karyanya memang tidak pernah dikirimkan ke perguruan tinggi tempai ia menempuh S2 itu. Ia juga tidak pernah bercerita tentang sepak terjangnya kepada almamaternya itu. Harjono heran, bagaiamana Southern Methodist University mengetahui hasil kerja kerasnya selama ini.

Judge James Noel Dean and Professor of Law and the Judge William Hawley Atwell Chair of Constitutional Law at Southern Methodist University Dedman School of Law, John B Attanasio mengatakan terpilihnya Harjono dikarenakan prestasinya yang luar biasa selama ini. Ia juga membawa pengaruh yang positif bagi almataternya.

Attanasio menuturkan sebelum memberikan penghargaan, ia meminta pertimbangan dari alumni Southern Methodist University. Banyak lulusan dari perguruan tinggi itu yang merekomendasi nama Harjono.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengakui jika Harjono merupakan sosok hakim yang profesional dalam menjalani profesi hakim konstitusi. Mahfud memuji Harjono yang berdedikasi di penegakan hukum dan HAM di Indonesia.

Harjono lahir di Nganjuk, Jawa Timur, 31 Maret 1948. Setelah lulus sebagai sarjana dari FH Unair, Surabaya, tahun 1971, ia kemudian melanjutkan program Master of Comparative Law di Southern Methodist Uni versity Dallas, Amerika Serikat (1981), Ia kembali ke Unair untuk mengambil doktor dalam ilmu hukum, selain tetap sebagai staf pengajar di universitas ini.

Selain mengajar di Unair, ia juga memberi kuliah di ber-bagai universitas, yaitu Universitas Islam Indo¬nesia (Ull, Yogyakarta), Universitas Sam Ratulangi di Manado, Universitas Islam Malang, Universitas Islam Sultan Agung di Semarang, dan Universitas Udayana di Denpasar. la juga pernah menjabat sebagai Dekan FH Universitas Bangkalan Madura.

Ia pernah meraih gelar sebagai Dosen Teladan Tingkat Nasional (1995). Beragam aktivitas keorganisasian pernah diikutinya seperti menjadi anggota kehormatan Pusat Studi Hak Asasi Manusia FH Unair, anggota Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, dan Wakil Ketua Asosiasi Pengajar Pengajar HTN/ HAN Jawa Timur. Hakim konstitusi ini Tim Ahli Redaksi Umum Harian Surabaya Post (1991-1993), Tim Ahli Departemen Kehakiman dalam Penyusunan RUU Kewarganegaraaan dan Tim ahli Perancang Peraturan Daerah Kota Surabaya. Laki-laki ini juga pernah menjadi anggota MPR RI unsur Utusan Daerah dari Provinsi Jawa Timur sebelum di¬angkat menjadi hakim konstitusi.

SUNDARI

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

14 jam lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

17 jam lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

18 jam lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

19 jam lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

20 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Hari Ini MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Sengketa Pileg, Ada 55 Perkara

22 jam lalu

Hari Ini MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Sengketa Pileg, Ada 55 Perkara

MK kembali menggelar sidang sengketa Pemohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hasil Pemilihan Legislatif 2024, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah

1 hari lalu

Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah

Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

2 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

2 hari lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

2 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya